Ribuan Kades Kumpul di GBK, Desak Jokowi Naikkan Dana Desa

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Ribuan Kades Kumpul di GBK, Desak Jokowi Naikkan Dana Desa

Minggu, 19 Maret 2023, 14:33 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Ribuan Kades Kumpul di GBK, Desak Jokowi Naikkan Dana Desa

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ribuan kepala desa berkumpul di Parkir Timur Senayan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Minggu (19/3) ini. Salah satu agenda para kepala desa adalah meminta pemerintahan Presiden Jokowi menaikkan anggaran Dana Desa 2024 sebesar 10 persen.

Para kepala daerah itu tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).

"Tidak (meminta perpanjangan masa jabatan kades). Apdesi lebih pada pengusulan Dana Desa saja minta dinaikkan untuk tahun anggaran 2024 10 persen," kata Surta kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

Pagu dana desa pada 2023 mencapai Rp70 triliun. Sejak tahun 2018, setiap desa menerima dana desa rata-rata di atas Rp800 juta setahun.

Surta berkata pihaknya juga mendorong Hari Desa Nasional. Para kepala desa juga meminta Pilkades dilakukan sebelum pilpres.

"Sama meminta pelaksanaan Pilkades 2024 sebelum pilpres dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, para kepala desa sudah menyemut di kawasan GBK.

Surta menyebut sekitar 50 ribu orang kepala desa akan datang ke acara itu.

Apdesi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir di acara ini. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan Jokowi tak hadir.

Sebelumnya, Apdesi membuat gerakan untuk merevisi masa jabatan kepala desa. Mereka mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan bisa menjabat hingga tiga periode.

Kelompok ini juga pernah mengusulkan penambahan masa jabatan untuk Presiden Jokowi. Setelah ramai dikritik publik, Apdesi menarik pernyataan mereka.(sumber: cnnindonesia.com)

Berita Premium

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/net

Info Berita Bali

Bali Hari Ini

Kabar Bali

Berita Bahasa Bali

Berita Bali Terkini

Info Bali

Berita Bali Premium

Berlangganan Beritabali.com PREMIUM, Pilihan Cerdas Untuk Pembaca Kritis! #DukungBeritaBali dengan berlangganan di sini https://subscribe.beritabali.com