Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan melontarkan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Anies menyinggung pembangunan jalan, penegakan hukum, hingga rangkap jabatan di era Jokowi.

Jalan gratis era SBY vs era Jokowi

Anies mempermasalahkan pembangunan jalan tak berbayar di era Jokowi. Menurutnya, jalan tak berbayar yang dibangun di era Jokowi tak sebanyak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Anies menyebut ada pembangunan 1.600 kilometer jalan tol dan 19 ribu kilometer jalan tak berbayar di zaman Jokowi. Dia menyebut pembangunan di zaman SBY 20 kali lipat dari capaian itu.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," ucap Anies di acara yang digelar di Jakarta pada Sabtu (20/5) dan Minggu (21/5).

Rangkap jabatan

Dia menyindir pejabat publik di era Jokowi yang merangkap pengusaha. Menurutnya, hal tersebut terjadi jika institusi politik bersifat inklusif.

Menurut Anies, seharusnya pejabat tak boleh merangkap sebagai pengusaha. Bila hal itu terjadi, pejabat akan membuat aturan yang akan mereka jalani sendiri.

Keberpihakan pada investor

Anies menyindir keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada investor. Ia berpendapat seharusnya perekonomian negara tak condong ke investor raksasa.

Menurut Anies, negara harus menyediakan perekonomian yang memberi kesempatan setara. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung pelaku usaha menengah ke bawah.

"Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol," kata Anies.

Mafia di mana-mana

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Jokowi-JK itu menyinggung keberadaan mafia di negara ini. Anies berjanji akan memberantas mafia tersebut jika terpilih menjadi presiden.

Dia menyebut para mafia berkuasa di sektor-sektor yang semestinya dikuasai negara. Beberapa di antaranya pertanian, tanah, bantuan sosial, hingga kesehatan.

"Mafia-mafia ini berderet ada mafia bagian tanah, ada parkir, mafia kesehatan, mafia pemilu, mafia bansos bahkan mafia proyek pemerintah, ya termasuk mafia BTS itu," ungkap Anies.

Institusi negara pemeras

Ia menyindir tindakan memeras oleh institusi negara. Dia berkata ada upaya penyingkiran terhadap lawan politik melalui institusi negara.

Dia menyampaikan institusi semacam itu mengonsolidasikan kewenangan pada satu kelompok. Menurutnya, lembaga itu membatasi kesempatan partisipasi terhadap orang yang berbeda pikiran.

"Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun," tandasnya.

KKN merebak

Anies menuding institusi negara masih diselimuti praktik korupsi, kolisi, dan nepotisme (KKN). Dia berkata KKN justru merebak meski reformasi sudah berjalan 25 tahun.

"Nah, agenda KKN sekarang kan masih ada dan seakan merebak secara pelan-pelan. Institusi penegak hukumnya ada, tapi institusi penegak hukumnya seperti kita tahu juga sering ada di kendali politik," ucap Anies.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan menampik berbagai tudingan Anies. Irfan menjelaskan pembangunan era Jokowi ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Politikus PPP itu menilai pembangunan yang dilakukan Jokowi sudah mulai bisa dirasakan masyarakat. Menurutnya, ekonomi bertumbuh berkat sokongan infrastruktur buatan pemerintahan Jokowi.

"Jadi narasinya pemikirannya jangan parsial begitu kali ya. Harusnya kita ingin sama-sama membangun republik ini dari Sabang sampai Merauke, dari pulau Rote sampai Miangas begitu," ucap Irfan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/5).(sumber: cnnindonesia.com)