Suatu ketika di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Jembrana, seorang perempuan diduga tergigit anak anjing rabies di Banjar Anyar, Desa Tegal Badeng Barat. Korban sempat menghilang sebelum sempat ditangani petugas kesehatan. Perbekel Banyubiru saat itu, Masturi, langsung mengerahkan empat kelian banjar di wilayahnya, yaitu Banyubiru, Air Anakan, Berawan Salak, dan Pebuahan, untuk mencari keberadaannya. Jalur yang dipakai bukan surat edaran berjenjang atau pengumuman keliling, melainkan grup-grup WhatsApp kelian banjar, yang informasinya lalu diteruskan ke warga sambil dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan setempat.

Kejadian kecil itu, yang nyaris tak diingat lagi, sebenarnya sudah memperlihatkan pola dasar yang saya sebut eBanjar: kelian antar-banjar saling terhubung lewat WhatsApp, informasi darurat menyebar cepat lintas wilayah, koordinasi berjalan tanpa menunggu rapat resmi berjenjang. Bedanya, jaringan itu baru terbentuk saat ada masalah mendesak, lalu bubar begitu urusan selesai. Ia tidak permanen, tidak berjenjang sampai ke kabupaten atau provinsi, dan bergantung pada inisiatif satu perbekel yang kebetulan sigap.

Fenomena semacam ini sering luput dari pembahasan besar soal konektivitas digital nasional. Kita membicarakan menara BTS, satelit, dan target kecepatan internet hingga 100 Mbps, tapi jarang menoleh ke unit sosial terkecil yang justru sudah menjalankan jejaring digital sejak lama, meski masih sporadis: banjar.

Bali punya struktur sosial berjenjang yang unik. Setiap banjar dipimpin kelian, kelian tergabung dalam forum tingkat desa, desa terhubung ke kecamatan dan kabupaten, lalu koordinator kabupaten saling terhubung se-Bali. Struktur ini sudah ada jauh sebelum internet masuk desa. Yang belum ada adalah versi digitalnya yang berjenjang dan sistematis.

Bayangkan jenjang itu dipetakan ke ruang digital. Warga satu banjar tergabung dalam satu grup WhatsApp atau Facebook. Para kelian se-desa tergabung dalam grup lain di tingkat desa. Kepala desa atau perbekel se-kecamatan dan kabupaten membentuk grup koordinasi sendiri. Di puncaknya, koordinator kabupaten se-Bali saling terhubung dalam satu forum digital provinsi.

Saya menyebut model ini eBanjar: menaikkan pola yang terjadi di Banyubiru itu dari respons darurat sesaat menjadi jejaring digital berjenjang yang permanen, mengikuti struktur sosial adat Bali dari banjar hingga provinsi.

Soal kapasitas, satu grup per banjar sudah cukup. Rata-rata satu banjar di Bali beranggotakan sekitar 200 kepala keluarga, atau sekitar seribu jiwa, meski ukurannya bervariasi dari banjar kecil dengan kurang dari 50 kepala keluarga sampai banjar besar di kawasan padat seperti Denpasar dan Badung yang bisa menembus 300 hingga 500 kepala keluarga. Batas anggota grup WhatsApp saat ini 1.024 orang, jauh di atas ukuran banjar mana pun asal yang masuk grup adalah perwakilan tiap kepala keluarga, bukan seluruh anggota rumah tangga. Untuk banjar besar yang sudah punya tempekan atau sub-banjar, jenjangnya tinggal ditambah satu: grup tempekan dulu, baru digabung ke grup banjar induk, mengikuti pola berjenjang yang sama.

Bedanya dengan sistem komunikasi pemerintah yang selama ini top-down lewat surat edaran berlapis, eBanjar bergerak dua arah. Informasi bisa turun cepat dari provinsi ke kabupaten, desa, hingga banjar dalam hitungan menit. Sebaliknya, keluhan atau kondisi darurat di tingkat banjar bisa naik ke atas tanpa menunggu birokrasi surat-menyurat.

Perluas skenario Banyubiru tadi sampai ke tingkat provinsi. Ketika gempa kecil mengguncang satu desa, kelian banjar mengirim kabar ke grup desa. Perbekel meneruskan ke grup kecamatan. Dalam hitungan menit, koordinator kabupaten se-Bali sudah tahu titik mana yang butuh bantuan. Berlaku juga sebaliknya: kebijakan darurat dari Pemprov Bali sampai ke setiap kepala keluarga di banjar terpencil tanpa menunggu rapat berjenjang yang makan waktu berhari-hari.

Model ini murah dan bisa diterapkan sekarang juga. Tidak perlu aplikasi baru, tidak perlu server pemerintah, tidak perlu anggaran proyek digital yang biasanya berujung mangkrak. Modalnya kesepakatan struktur dan disiplin admin grup di tiap jenjang. WhatsApp dan Facebook, yang penetrasinya di Indonesia sudah menembus lebih dari 80 persen populasi, cukup jadi tulang punggungnya.

Ada yang akan bertanya, kenapa bukan aplikasi buatan dalam negeri saja, supaya kita tidak bergantung pada platform asing. Pertanyaan itu wajar, dan sejumlah aplikasi lokal seperti Hi App, ChatAja, dan liteBIG sebenarnya sudah lama tersedia, dengan fitur yang tidak kalah dari WhatsApp. Masalahnya bukan pada teknologi, melainkan pada jumlah pemakai. Riset We Are Social mencatat WhatsApp dipakai sekitar 92 persen pengguna internet Indonesia. Sebuah jejaring darurat seperti eBanjar hanya berguna kalau setiap orang di dalamnya, dari kelian sampai warga paling awam, sudah punya aplikasinya di ponsel masing-masing. Memaksakan pindah ke platform baru justru menambah satu hambatan lagi sebelum jejaring ini sempat berjalan. Urusan kedaulatan data tetap penting dibicarakan, tapi itu pekerjaan rumah lain bagi pengembang lokal dan regulator, bukan alasan untuk menunda sesuatu yang bisa mulai berjalan hari ini juga.

Tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang diusung Kementerian Komunikasi dan Digital tahun ini menekankan konektivitas digital yang inklusif dan merata, bukan sekadar tersedianya sinyal. eBanjar menjawab kegelisahan itu. Statistik jangkauan 4G yang hampir menyentuh seluruh populasi Indonesia tidak banyak berarti kalau informasi penting masih macet di level kecamatan sebelum sampai ke rumah tangga. Konektivitas sejati bukan cuma soal sinyal sampai ke desa, tapi soal informasi yang mengalir sampai ke pintu rumah warga banjar paling ujung.

eBanjar juga bisa menjadi kendaraan untuk pilar Tumbuh, bukan cuma soal komunikasi darurat. Contohnya sudah ada tidak jauh dari Banyubiru: di Banjar Warnasari Kelod, Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, Kelian I Kadek Sri Rama Usmantara meluncurkan Banjar Smart Hub pada Mei 2026, yang mengubah sampah terpilah warga menjadi tabungan emas dan akses layanan perbankan lewat kemitraan dengan Bank Syariah Indonesia. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, langsung menginstruksikan agar inovasi ini direplikasi ke banjar dan desa lain. Instruksi semacam itu biasanya berhenti di rapat dinas atau surat edaran yang lambat turun ke bawah. Kalau jenjang eBanjar sudah terbentuk, kabar dan cara kerja Smart Hub bisa disebar dalam hitungan hari lewat grup koordinasi kelian se-kabupaten, lengkap dengan kontak langsung ke Warnasari Kelod untuk konsultasi teknis. Jejaring yang dipakai warga Banyubiru mencari korban gigitan anjing, pada dasarnya bisa dipakai juga untuk menyebarkan inovasi ekonomi warga.

Pilar Terjaga juga perlu dijawab, bukan cuma soal terhubung dan tumbuh. Awal Maret 2025, sebuah rekaman suara tanpa sumber jelas beredar di grup-grup WhatsApp warga Gianyar, menyebut jalur penghubung Banjar Tegenungan di Desa Kemenuh dengan Desa Sukawati masuk zona merah. Warga sempat resah, sementara polisi hingga berhari-hari belum bisa memastikan kebenarannya. Kejadian ini memperlihatkan risiko nyata jejaring warga: kabar tanpa sumber jelas bisa menyebar secepat, bahkan lebih cepat, dari informasi resmi. Struktur berjenjang eBanjar, dengan kelian sebagai admin resmi di tiap grup, memberi lapisan verifikasi yang sering hilang di grup warga biasa. Sebelum sebuah kabar naik dari grup banjar ke grup desa, kelian jadi orang pertama yang mengecek kebenarannya atau meneruskannya ke perbekel untuk konfirmasi resmi, bukan langsung disebar mentah-mentah ke jenjang di atasnya. Pelatihan literasi digital untuk admin di tiap jenjang, seperti yang saya sebut sebelumnya, jadi kunci supaya eBanjar tidak berubah menjadi mesin penyebar hoaks berjenjang, melainkan filter berjenjang melawan hoaks.

Pemerintah kabupaten dan provinsi di Bali tinggal memformalkan apa yang sudah berjalan swadaya di banyak banjar. Buat pedoman sederhana: satu banjar, satu grup resmi berisi perwakilan tiap kepala keluarga, dengan kelian sebagai admin dan penanggung jawab. Satu desa, satu grup koordinasi kelian. Begitu seterusnya sampai tingkat provinsi. Untuk pengumuman resmi searah dari kelian ke seluruh warga banjar, tinggal tambah kanal siaran seperti WhatsApp Channel, yang kapasitasnya jauh lebih besar dan tidak bikin warga kebanjiran notifikasi diskusi. Latih admin-admin ini soal literasi digital, supaya mereka juga jadi filter pertama melawan hoaks sebelum menyebar ke bawah.

Digitalisasi Indonesia tidak harus selalu dimulai dari kota besar dan proyek bernilai miliaran rupiah. Kadang cukup dimulai dari grup WhatsApp banjar yang sudah dipakai warga setiap hari, lalu disusun ulang jadi jejaring berjenjang yang rapi. eBanjar bukan teknologi baru. Ia cuma nama untuk sesuatu yang sudah lama berjalan di Bali, tinggal disusun agar makin terhubung, makin tumbuh, dan makin terjaga.

Oleh: I Putu Agus Swastika

Penulis adalah Jurnalis dan praktisi IT.