Menhan AS Sebut Korban Warga Sipil di Gaza Terlalu Tinggi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menhan AS Sebut Korban Warga Sipil di Gaza Terlalu Tinggi

Rabu, 27 Maret 2024, 10:49 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Menhan AS Sebut Korban Warga Sipil di Gaza Terlalu Tinggi

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DUNIA.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Lloyd Austin mengatakan bahwa jumlah korban warga sipil di Gaza, Palestina, selama serangan Israel terlalu tinggi.

Hal tersebut disampaikan Austin saat bertemu Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Washington, AS, pada Selasa (26/3).

Austin mengatakan keduanya akan membicarakan alternatif selain operasi militer Israel di Rafah, wilayah selatan Gaza.

"Di Gaza saat ini, jumlah korban sipil terlalu tinggi, dan jumlah bantuan kemanusiaan terlalu sedikit," kata Austin pada awal pertemuan dikutip dari AFP.

Sementara itu Gallant mengatakan mereka akan berbicara tentang "perkembangan di Gaza dan cara untuk mencapai tujuan kami: menghancurkan organisasi Hamas dan memulangkan sandera Israel."

Sekitar 130 orang diyakini masih ditahan di Gaza setelah mereka ditangkap dalam serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Serangan militer Israel sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 32.414 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Sebelumnya resolusi DK PBB menuntut kelompok Hamas Palestina dan Israel gencatan senjata khususnya selama bulan Ramadan.

Resolusi juga mendesak pembebasan sandera secepatnya dan tanpa syarat, serta memastikan distribusi bantuan keamanan di Gaza lancar.

Resolusi ini didukung oleh 14 dari 15 anggota DK PBB. Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara.

Ini merupakan resolusi pertama DK PBB terkait seruan gencatan senjata di Gaza yang berhasil lolos setelah AS berulang kali memveto draf resolusi serupa.

Meski memilih abstain, AS menegaskan pihaknya tidak menyetujui resolusi DK PBB tersebut.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa meskipun resolusi terbaru tersebut mencakup perubahan yang diminta oleh AS, Washington tidak dapat memberikan suara ya karena "tidak setuju dengan semuanya." (sumber: cnnindonesia.com)