Pj Gubernur Sebut Upacara Adat Dorong Perekonomian Masyarakat, Bukan Pemborosan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pj Gubernur Sebut Upacara Adat Dorong Perekonomian Masyarakat, Bukan Pemborosan

Sabtu, 21 Desember 2024, 10:51 WITA Follow

beritabali/ist/Pj Gubernur Sebut Upacara Adat Dorong Perekonomian Masyarakat, Bukan Pemborosan.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menerima audiensi dari pengurus Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) di Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/12).

Pertemuan tersebut membahas peran penting organisasi dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, dan mendukung berbagai program pemerintah untuk kemajuan Bali.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan bahwa keberagaman pasemetonan yang ada di Bali seharusnya menjadi kekuatan, bukan malah terkotak-kotak.

“Banyak warna, tapi akarnya satu. Keberagaman ini memperindah kerukunan, bukan memecah belah,” ujarnya.

Mahendra juga menekankan bahwa tanggung jawab pengurus organisasi adalah membina generasi penerus agar terus menjaga nilai-nilai luhur budaya dan sosial.

Pj. Gubernur berharap kegiatan MGPSSR, seperti Mahasabha yang akan digelar pada 25 Desember mendatang, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat besar. Dia menegaskan bahwa banyaknya upacara adat bukanlah bentuk pemborosan, melainkan cara menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Ekonomi berputar melalui kegiatan adat dan upacara,” tambahnya.

Mahendra juga mengapresiasi kepedulian MGPSSR dalam mendukung pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, stunting, dan masalah sosial lainnya.

“Terima kasih atas kontribusi dan dukungan pasemetonan dalam memajukan Bali. MGPSSR menjadi contoh kerukunan yang dapat memperkuat posisi masyarakat Bali,” kata Sang Made Mahendra Jaya.

Ketua MGPSSR Pusat, Prof. Wayan Wita, melaporkan bahwa di Bali terdapat sekitar 39 pasemetonan, yang mana 18 di antaranya sudah membentuk struktur organisasi. Mereka berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada adat dan agama, tetapi juga menangani isu-isu sosial yang terjadi di Bali.

“Dengan adanya pasemetonan, kami tidak ingin mengkotak-kotakkan diri, melainkan memperkaya keberagaman budaya yang menjadikan Bali lebih indah,” ungkap Prof Wita.

Ia juga menyampaikan bahwa organisasi ini secara rutin menyelenggarakan pesamuhan agung setiap tahun dan Mahasabha setiap lima tahun sekali sebagai bagian dari konsolidasi internal dan pemeliharaan nilai-nilai luhur.

Dengan semangat kebersamaan, MGPSSR diharapkan terus menjadi teladan dalam menjaga kerukunan, memperkuat identitas budaya, serta membantu mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat Bali.