Pejabat Bangli Diperiksa Kejati Bali Terkait Dugaan Pemerasan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pejabat Bangli Diperiksa Kejati Bali Terkait Dugaan Pemerasan

Kamis, 27 Februari 2025, 16:36 WITA Follow

bbn/ilustrasi/Pejabat Bangli Diperiksa Kejati Bali Terkait Dugaan Pemerasan.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Sejumlah pejabat tinggi di lingkup pemerintahan daerah Bangli, termasuk Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Bangli, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Pemeriksaan ini dilakukan terkait dugaan pemerasan yang kasusnya sedang didalami pihak kejaksaan. Pada Kamis, 27 Februari 2025, sejumlah pejabat, termasuk Kadis Koperasi Bangli, dan Kadis PUPR Bangli terlihat datang ke Kejati Bali menggunakan kendaraan dinas masing-masing.

Setidaknya ada tujuh kepala dinas dipanggil untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik. Salah satu sumber internal Kejati Bali menyebutkan, "Mereka datang untuk diminta keterangan terkait dugaan pemerasan."

Kejati Bali mengonfirmasi pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pejabat tersebut, meskipun pihaknya belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kasus spesifik yang sedang ditangani.

Putu Agus Eka Sabana, Kasi Penkum Kejati Bali, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap sejumlah kepala dinas di Bangli, namun ia menambahkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari jaksa penyelidik mengenai kasus yang sedang berjalan.

"Benar ada pemeriksaan, namun mengenai kasus yang ditangani, kami belum menerima laporan lebih lanjut," ujar Putu Agus Eka Sabana saat dikonfirmasi oleh awak media.

Meskipun rincian terkait dugaan pemerasan masih belum terungkap, kabar ini telah menarik perhatian publik di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Banyak pihak yang berharap agar kasus ini dapat segera diungkap secara transparan.

Mengingat dugaan pemerasan ini melibatkan pejabat di tingkat daerah, hal ini tentunya berpotensi merusak citra pemerintah daerah jika terbukti benar.

Kejati Bali dilaporkan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pemerasan yang melibatkan beberapa pejabat daerah ini.