KMHDI Bali Soroti Ketidaksiapan Pemerintah Soal Infrastruktur Pengolahan Sampah, Masyarakat Bingung

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KMHDI Bali Soroti Ketidaksiapan Pemerintah Soal Infrastruktur Pengolahan Sampah, Masyarakat Bingung

Sabtu, 9 Agustus 2025, 17:48 WITA Follow

beritabali/ist/KMHDI Bali Soroti Ketidaksiapan Pemerintah Soal Infrastruktur Pengolahan Sampah, Masyarakat Bingung.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Penutupan TPA Suwung dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan di media sosial, terutama terkait pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster yang dinilai membuat masyarakat bingung dan geram.

Fakta di lapangan menunjukkan ketidaksiapan infrastruktur pengolahan sampah, sementara masyarakat belum mampu memproses sampah secara mandiri. Narasi “sampah sendiri diurus sendiri” yang disampaikan Gubernur Bali dinilai sulit diterapkan tanpa dukungan fasilitas memadai.

Bank sampah yang seharusnya menjadi solusi justru belum tersedia di setiap desa. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengelola sampah daur ulang. Selain itu, infrastruktur pemrosesan sampah residu juga belum jelas arah kebijakannya, sementara edukasi terkait pemilahan sampah dinilai masih minim.

Ketua PD KMHDI Bali, I Putu Dika Adi Suantara, mengungkapkan bahwa masyarakat sering kecewa karena sampah yang sudah dipilah kembali dicampur oleh petugas kebersihan.

"Permasalahan sampah di Bali sangat lah menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan, Peraturan demi peraturan sudah bermunculan, namun dikalangan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang tata cara pengolahan sampah, hal ini semestinya perlu adanya sosialisasi kemudian pertimbangan demi pertimbangan yang matang dengan melihat realita di lapangan," ujar Dika, Sabtu (9/8/2025).

Ia juga menyoroti lemahnya regulasi lapangan dalam menindak pelanggaran terkait sampah. Menurutnya, penutupan TPA Suwung tanpa solusi infrastruktur yang memadai berpotensi membuat masyarakat meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.

"Infrastruktur belum mencukupi sudah dilakukan penutupan. Jika kondisi seperti ini terus menerus, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan meminta pertanggung jawaban kepada Gubernur Bali Koster karena menutup TPA Suwung tanpa memberikan solusi," tambah Dika.

Dika menegaskan, sebelum mengambil keputusan strategis, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi lapangan, kesiapan masyarakat, dan melakukan sosialisasi yang konsisten.

"Tujuannya bagus, tapi apakah sarana dan prasarana di masyarakat sudah siap? perlu dilakukan aksi nyata dari pemerintah untuk terjun langsung ke masyarakat memberikan sosialisasi pengolahan sampah secara konsisten agar tidak menjadi masalah di kemudian hari dan membuat citra seseorang pemimpin yang buruk," pungkasnya.