KAI Ungkap Kendala Kereta Api Bali, Lahan Jadi Persoalan Utama

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KAI Ungkap Kendala Kereta Api Bali, Lahan Jadi Persoalan Utama

Sabtu, 7 November 2026, 19:43 WITA Follow

bbn/ilustrasi/KAI Ungkap Kendala Kereta Api Bali, Lahan Jadi Persoalan Utama.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Rencana pembangunan jaringan kereta api di Bali masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketersediaan lahan. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menilai penyediaan lahan menjadi faktor penentu agar proyek transportasi massal tersebut dapat direalisasikan.

Direktur sekaligus Chief Technology Officer (CTO) PT KAI, I Gede Darmayusa, mengungkapkan bahwa pembangunan kereta api sebenarnya dapat dilakukan dari sisi teknologi, metode konstruksi, maupun kemampuan kontraktor. Namun, tanpa kepastian lahan, rencana pembangunan akan sulit diwujudkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Transportasi Bali: Menuju Mobilitas Berkelanjutan" di Universitas Udayana, Kamis (5/11/2026).

"Kami di KAI kalau diminta untuk membangun dari nol, tentu bisa. Namun, harus ada peran pemerintah, minimal dalam penyediaan lahan. Lahan itu kunci," ujar I Gede.

Menurutnya, pemerintah memiliki peran strategis dalam menyiapkan berbagai kebutuhan dasar pembangunan infrastruktur kereta api. Selain memastikan ketersediaan lahan, dukungan juga diperlukan dalam pengurusan perizinan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Proses sosialisasi tersebut dinilai penting karena pembangunan infrastruktur transportasi di Bali harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta kepentingan ekonomi masyarakat yang terdampak.

I Gede menegaskan, persoalan pembebasan dan penyediaan lahan bukan hanya menjadi tantangan dalam rencana pembangunan kereta api di Bali. Sejumlah proyek infrastruktur lainnya juga menghadapi hambatan serupa meskipun dukungan kontraktor, teknologi konstruksi, dan pendanaan tersedia.

"Banyak proyek kita yang tidak berjalan, bukan karena tidak ada kontraktor, tidak ada metodologi, atau tidak ada uang untuk memberikan konsesi, tetapi lahannya tidak ada," katanya.

Pandangan tersebut menempatkan kesiapan pemerintah dalam penyediaan lahan sebagai salah satu aspek penting dalam pembahasan masa depan transportasi massal di Bali, selain perencanaan teknis dan skema pembiayaan pembangunan. (sumber: kompas.com)