Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10).

Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” ini menyoroti peran strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata Indonesia serta penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Dalam pertemuan tersebut, BKSAP DPR RI meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap Bali, terutama dalam hal dukungan regulasi dan pembangunan berkelanjutan.

Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kekhususan Bali agar nilai-nilai budaya dan lingkungan Pulau Dewata tetap terlindungi.

“Secara umum, kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.

Anggota BKSAP yang juga Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menambahkan bahwa Bali perlu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat mengingat besarnya kontribusi terhadap devisa nasional.

“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan budaya serta lingkungan.

“Bali kecil, tapi 'khasiat'nya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang mendapat perhatian. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster di hadapan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan anggota lainnya.

Koster juga memaparkan data bahwa hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali telah mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang pada akhir tahun.

Tahun sebelumnya, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.

“Spending money wisatawan di Bali jauh di atas rata-rata nasional, mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan. Ini menunjukkan keunggulan Bali sebagai destinasi premium dunia,” tambahnya.

Namun demikian, Koster menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga ketimpangan fiskal antara kontribusi Bali dan alokasi anggaran dari pusat.

“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun waste to energy,” jelasnya.

Selain fokus pada ekonomi, Koster juga menegaskan arah pembangunan Bali berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.

“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” ujar Koster.

Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menekankan pentingnya perhatian DPR RI terhadap keberlanjutan pembangunan di Bali.

“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Isu sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” katanya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ke Bali diharapkan memperkuat posisi Pulau Dewata dalam diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Bali—bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya.