Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan advokasi ke Provinsi Bali untuk menangani persoalan lingkungan hidup yang semakin mendesak. 

Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komite II DPD RI periode 2024–2029, Angelo Wake Kako, didampingi anggota DPD dapil NTB Mirah Midadan Fahmid dan anggota DPD dapil Papua Tengah Lis Tabuni, Rabu (5/11/2025) di Kantor DPD RI, Renon, Denpasar.

Menurut Angelo, advokasi ini dilakukan setelah Bali beberapa waktu lalu mengalami banjir besar yang merusak sejumlah wilayah. Berdasarkan masukan dari Senator asal Bali, Niluh Djelantik, ditemukan banyak keluhan dari kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat mengenai kondisi alur sungai yang dipenuhi sedimentasi.

“Banyak alur sungai di Bali ini yang dipenuhi sedimentasi dan membutuhkan normalisasi serta pembangunan senderan. Ketika banjir turun dari hulu, sungai di bagian tengah tidak mampu menampung karena sudah penuh sedimentasi,” ujar Angelo.

Dalam rapat bersama Balai Wilayah Sungai dan Dinas Lingkungan Hidup, Komite II menemukan adanya komitmen bersama untuk menangani sedimentasi secara kolaboratif.

“Menariknya, ada komitmen dari Balai Wilayah Sungai dan dinas terkait untuk bersama masyarakat menyelesaikan persoalan sedimentasi, normalisasi, dan senderan dengan tetap mengedepankan swakelola dan gotong royong,” jelas Angelo.

Menurutnya, pola ini penting karena puluhan desa di Bali membutuhkan penanganan sungai, sementara kemampuan fiskal pemerintah tidak mencukupi jika semua harus ditangani sekaligus. Kolaborasi lintas lembaga, dari desa hingga balai sungai, Dinas PUPR, dan Dinas Kehutanan akan menjadi kunci.

“Bali punya tutupan hutan sangat kecil. Kita harus menciptakan banyak resapan baru dengan menanam pohon di sepanjang sempadan sungai. Gerakan ini akan dikawal langsung oleh DPD RI melalui Ibu Niluh,” tegasnya.

Senator Niluh Djelantik menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat, terutama keluhan dari kepala desa dan tokoh masyarakat, akan segera diteruskan ke pemerintah pusat.

“Semua masukan hari ini akan dilanjutkan langsung kepada menteri, bukan lagi kementerian. Agar prosesnya cepat dan sesuai tenggat waktu yang diharapkan kepala desa,” ujarnya.

Niluh menekankan bahwa cara kerja DPD RI adalah turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat terdampak, dan memastikan solusi berjalan.

“Hanya satu Bali yang kita punya. Inilah cara kerja kami on the spot, langsung mendengar, langsung bertindak,” tegasnya.

Menanggapi janji pembangunan senderan dan normalisasi yang sebelumnya pernah disampaikan Balai Wilayah Sungai, Komite II akan mengingatkan secara resmi.

“Nanti pimpinan Komite 2 mengingatkan kembali janji tersebut secara tertulis. Janji yang sudah disebutkan di media akan kita tuliskan di surat: ‘Kamu berjanji tanggal sekian, please follow up.’ Dan beliaulah yang memiliki kewenangan untuk memanggil menteri,” ujarnya.

Terkait langkah pemerintah daerah, Niluh menilai upaya yang dilakukan masih jauh dari optimal.

“Upaya sudah ada, tapi sangat jauh dari maksimum. Penyelamatan harus dilakukan sebelum kejadian. Sampai hari ini realisasinya belum maksimal. Risikonya tetap nyawa, nyawa orang Bali,” tegasnya.