Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Sabtu (17/1/2026) di Kantor DPD RI Denpasar dalam rangka merumuskan resolusi dan rekomendasi penanggulangan bencana.

Hal ini menyusul banjir besar di Bali pada 10 September 2025 lalu yang menimbulkan korban jiwa serta dampak luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari advokasi rutin Komite II yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, dan BNPB.

"Kegiatan hari ini adalah advokasi rutin dari Komite II yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, dan BNPB. Fokus utama kami adalah menindaklanjuti bencana banjir besar pada 10 September di Bali yang telah memakan korban jiwa," katanya.

Pihaknya hadir bersama anggota DPD lain yang daerahnya juga mengalami bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk merumuskan rekomendasi penanggulangan bencana dan rencana penganggaran mitigasi tahun 2026.

Dalam peninjauan lapangan dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, Komite II DPD RI menemukan sejumlah persoalan krusial yang dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko bencana di Bali di antaranya; perubahan ekosistem dan alih fungsi hutan.

"Hutan di Bali semakin berkurang karena diubah menjadi perkebunan seperti pohon durian atau pisang cavendish. Hal ini berdampak pada sumber air bersih dan potensi banjir karena terjadi rongga kosong di dalam tanah akibat penyedotan air bawah tanah yang berlebihan," sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, masalah manajemen sampah juga menjadi sorotan karena masih banyak depo yang menyatukan kembali sampah organik dan non-organik yang sudah dipilah masyarakat, sehingga terjadi penumpukan residu di TPA.

Komite II DPD RI juga merespons laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan hutan desa di Buleleng. Isu ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan fungsi ekologis dan mitigasi bencana.

Badikenita juga merespons laporan dari penggiat lingkungan Nengah Setiawan mengenai pembabatan hutan desa di Buleleng. Pihaknya akan menindaklanjuti ini dengan mengecek Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terbaru dan mengundang Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, serta BPN ATR untuk memastikan status lahan yang ada, baik itu hutan lindung, perhutanan sosial, maupun lahan pemukiman.

Terkait anggaran bencana yang mengalami penurunan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK), dia menyarankan pemerintah daerah membuat program yang jelas. "Karena prinsipnya adalah money follow program, anggaran akan mengikuti jika programnya nyata," sebutnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Dapil Bali Ni Luh Djelantik menekankan pentingnya langkah konkret mitigasi, khususnya pemulihan lingkungan melalui penghijauan kembali di wilayah rawan bencana. Bahkan ia merencanakan untuk menginisiasi penanaman 10 ribu bibit pohon bantuan dari pemerintah pusat.

"Kami mendorong penanaman kembali pohon-pohon dengan akar kuat seperti beringin. Kami sudah mengonfirmasi bantuan bibit dari pusat yang akan disebar ke kabupaten-kabupaten terdampak seperti Buleleng, Bangli, dan Jembrana," ungkapnya. 

Ni Luh Djelantik juga menegaskan pesan kuat kepada pemerintah daerah agar tidak abai terhadap ancaman bencana yang berimplikasi langsung pada citra pariwisata dan ekonomi Bali.

"Pemerintah harus hadir dan tidak boleh memberikan alasan mengenai kekurangan dana atau pembagian wewenang antara kabupaten dan kota. Bencana seperti banjir sangat merusak citra pariwisata Bali; jika turis harus naik perahu karet karena banjir, ekonomi masyarakat akan lumpuh," sebutnya. 

"Keberpihakan kami adalah pada kebenaran dan masyarakat. Kami ingin Bali tetap harmonis melalui literasi mitigasi bencana dan penjagaan lingkungan secara nyata, bukan sekadar janji atau omon-omon," tutupnya.