Aktivitas pariwisata di Bali terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap timbulan sampah. Sumber sampah tidak hanya berasal dari wisatawan, tetapi juga dari kegiatan operasional sektor pariwisata, mulai dari hotel, restoran, kafe, pengelolaan kawasan wisata, hingga perawatan lanskap.

Isu ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia yang digelar di Denpasar, Kamis (5/2/2026). FGD tersebut merupakan bagian dari kajian nasional untuk memetakan penggunaan plastik serta pola pencemaran di sektor pariwisata Indonesia, dengan melibatkan peneliti, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga organisasi masyarakat sipil.

Profesor Riset Pusat Riset Oseanologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), M. Reza Cordova, menilai persoalan pengelolaan sampah pariwisata tidak semata-mata soal keterbatasan infrastruktur. Lemahnya basis data dan belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber juga menjadi tantangan serius.

“Selama ini kita banyak berbicara soal sampah pariwisata, tetapi datanya masih parsial. Padahal, tanpa data yang terukur dan representatif, akan sulit merancang kebijakan yang tepat sasaran, terutama untuk subsektor seperti villa, homestay, dan usaha wisata skala kecil yang jumlahnya besar namun belum sepenuhnya tercatat,” ujar Reza.

Hasil diskusi lintas pemangku kepentingan dalam FGD tersebut mengungkap bahwa lebih dari 50 persen timbulan sampah di Bali terkonsentrasi di empat wilayah utama, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Keempat daerah ini merupakan pusat aktivitas pariwisata dengan kepadatan hotel, restoran, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Sampah organik masih mendominasi komposisi timbulan sampah, terutama sisa makanan dari hotel dan restoran, serta limbah hijau berupa daun, ranting, dan rumput hasil perawatan taman kawasan wisata. Namun, fraksi organik ini masih kerap diperlakukan sebagai sampah residu dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Reza menilai potensi pengelolaan sampah organik sangat besar jika ditangani dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan.

“Padahal fraksi ini memiliki potensi besar untuk dikelola melalui berbagai metode, seperti komposting, teba modern, pemanfaatan maggot, atau melalui kerja sama dengan pengolah sampah organik lokal,” jelasnya.

Selain sampah organik, penggunaan plastik sekali pakai di sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Kemasan makanan dan minuman, perlengkapan mandi hotel, hingga berbagai kemasan sekali pakai lainnya masih banyak digunakan dan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran laut.

Kajian Assessing Plastic Use and Pollution within the Tourism Sector in Indonesia ini dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL) dan dilaksanakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan UNDP. BRIN berperan sebagai penyedia kajian ilmiah berbasis data dan analisis lapangan.

Selain pemerintah pusat, kajian ini melibatkan pemerintah daerah di Bali, pengelola kawasan wisata, asosiasi perhotelan, pelaku usaha pariwisata skala besar hingga kecil, serta komunitas dan pengelola sampah. Keterlibatan multipihak dinilai penting untuk memetakan rantai timbulan sampah pariwisata secara menyeluruh, dari sumber hingga sistem pengelolaannya.

Perwakilan TKN PSL, Ahmad Bahri Rambe, menegaskan sektor pariwisata memiliki posisi strategis dalam upaya nasional pengurangan sampah, khususnya sampah plastik dan sampah laut.

“TKN PSL melihat sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor sekaligus kunci solusi dalam penanganan sampah. Oleh karena itu, integrasi dan penguatan data timbulan sampah dari aktivitas pariwisata sangat penting agar kebijakan yang dirancang tepat sasaran dan berdampak nyata,” ujar Ahmad dalam FGD tersebut.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah dari sumber, terutama di hotel, restoran, kawasan wisata, serta akomodasi skala kecil, perlu diperkuat melalui pemilahan, pengurangan plastik sekali pakai, dan optimalisasi pengelolaan sampah organik.

“Tantangan terbesar bukan hanya pada teknologi atau infrastruktur, tetapi pada konsistensi penerapan di lapangan. Jika sektor pariwisata mampu mengelola sampahnya dengan baik dari sumber, maka beban ke TPA dan potensi kebocoran sampah ke lingkungan, termasuk ke laut, dapat ditekan secara signifikan,” lanjutnya.

FGD juga menyoroti tantangan subsektor pariwisata skala kecil seperti villa, homestay, dan usaha wisata berbasis komunitas yang jumlahnya besar namun belum seluruhnya tercatat secara sistematis. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kebocoran sampah ke lingkungan jika tidak ditangani dengan pendataan dan pengelolaan yang baik.

Meski demikian, sejumlah praktik baik telah dilakukan oleh sebagian pelaku usaha pariwisata, seperti pemilahan sampah di sumber, pengurangan plastik sekali pakai, serta kerja sama dengan bank sampah dan pengolah sampah lokal. Praktik-praktik ini dinilai perlu diperkuat dan direplikasi secara lebih luas.

“Pariwisata adalah aset ekonomi dan budaya Indonesia. Agar tetap bermartabat dan berkelanjutan, pengelolaan sampah harus menjadi bagian integral dari sistem pariwisata itu sendiri,” pungkasnya. (sumber: Humas BRIN)