Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Buleleng pada Kamis (12/2) di Kantor Bupati Buleleng. 

Agenda ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek, Nyepi, serta Ramadhan–Idulfitri.

Kegiatan dipimpin oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan, Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa, jajaran Forkopimda, BPS, Bulog, Direktur Utama Perumda Swatantra dan Perumda Argha Nayottama, serta perangkat daerah anggota TPID Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Bupati Buleleng menyampaikan apresiasi kepada TPID Buleleng dan Bank Indonesia atas sinergi, dukungan, serta pendampingan dalam berbagai program pengendalian inflasi di Buleleng.

"Pertemuan ini merupakan forum strategis yang erat kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, mengingat inflasi memiliki multiplier effect yang sangat besar terhadap daya beli, khususnya ketika harga bahan pokok meningkat," ucap Nyoman.

Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memaparkan berbagai tantangan pengendalian inflasi serta strategi jangka pendek dan panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada pengamanan pasokan dan stabilisasi harga menjelang HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan–Idulfitri. Sementara itu, strategi jangka panjang diarahkan untuk menjaga inflasi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026.

Sebagai dukungan, Bank Indonesia juga menjalankan sejumlah program fasilitasi pengembangan ekonomi di Buleleng, antara lain dukungan sarana dan prasarana pertanian, program on boarding UMKM, serta championship klaster.

Buleleng sebagai salah satu destinasi wisata utama di Bali menghadapi tantangan permintaan pangan yang tinggi. Selain berasal dari penduduk yang mencapai 828.156 jiwa pada 2024, permintaan juga datang dari wisatawan yang jumlahnya mencapai 1,58 juta orang pada tahun yang sama. Di sisi lain, meski memiliki luas lahan pertanian yang besar, pemenuhan kebutuhan pangan Buleleng masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.

Dalam forum HLM tersebut, BPS memaparkan perkembangan inflasi Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, termasuk mekanisme penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) berbasis Survei Biaya Hidup (SBH). BPS juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperkuat basis data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan koordinasi Perumda dan Dinas Pertanian Buleleng, ketersediaan pangan di Buleleng relatif terjaga berkat dukungan pasokan lintas wilayah serta penguatan ekosistem hulu-hilir. Namun kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi peningkatan kebutuhan seiring naiknya kunjungan wisatawan, sehingga stabilisasi harga dan operasi pasar perlu terus diperkuat menjelang HBKN.

Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Kabupaten Buleleng memperkuat strategi pengendalian inflasi jangka pendek melalui optimalisasi operasi pasar murah, percepatan kerja sama antar daerah untuk menjamin kepastian pasokan, serta penguatan komunikasi publik. Langkah ini diharapkan mampu menjaga inflasi bulanan di bawah pola historis periode HBKN, menahan inflasi tahunan dalam sasaran nasional, serta mengendalikan inflasi pangan.