Luhut Minta Bali Adopsi DPI dan AI untuk Perlinsos dan MBG Tepat Sasaran

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Luhut Minta Bali Adopsi DPI dan AI untuk Perlinsos dan MBG Tepat Sasaran

Jumat, 27 Februari 2026, 10:20 WITA Follow

bbn/dok Humas pemprov Bali/Luhut Minta Bali Adopsi DPI dan AI untuk Perlinsos dan MBG Tepat Sasaran.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapan mengawal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui adopsi Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure/DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI).

Langkah ini diarahkan untuk mempercepat layanan publik, meningkatkan transparansi data, serta memastikan bantuan sosial dan program prioritas nasional tepat sasaran.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, digitalisasi menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).

Sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional, Bali disebut perlu terus memperkuat pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memprioritaskan pembangunan yang mendukung daya saing Bali agar tetap menjadi pilihan utama wisatawan.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Panjaitan, menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Regulasi ini menekankan penerapan govtech melalui adopsi DPI dan AI sebagai enabler program prioritas nasional.

Ia menjelaskan, pemanfaatan DPI dan AI akan meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial (perlinsos) serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini memungkinkan tata kelola yang lebih baik, berbasis kebutuhan (on demand), terverifikasi, serta didukung pertukaran data yang kuat untuk evaluasi kebijakan.

Transformasi digital juga diarahkan pada layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan platform kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, guna menciptakan kemudahan berusaha. Selain itu, efisiensi belanja negara diperkuat melalui pemanfaatan e-katalog dan e-budgeting serta penyederhanaan layanan administrasi pemerintahan.

Pemanfaatan DPI dan AI turut berperan dalam memperkuat tata kelola penerimaan negara, termasuk melalui sistem SIMBARA, Coretax, PNBP, serta layanan berbasis siklus kehidupan masyarakat. Infrastruktur digital publik mencakup identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data lintas sektor.

Bali diharapkan segera melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Skema ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan, mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.

Reformasi bantuan sosial juga diarahkan melalui mekanisme "on-demand" atau pendaftaran terbuka, sehingga penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat (G2P) dapat dirasakan secara lebih adil dan merata. Target nasional digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI dan AI ditetapkan rampung pada Oktober, dengan peluncuran di ratusan kabupaten/kota dan menjangkau ratusan juta penduduk Indonesia.