Keberadaan kelompok ahli (pokli) Gubernur Bali Wayan Koster menuai sorotan dari kalangan akademisi. Pokli gubernur hingga pokli tingkat kabupaten yang dinilai bertindak sebagai relawan berdampak buruk pada laju pembangunan Bali. 

Kehancuran Bali semakin cepat, karena para pokli melihat ketidakberesan kebijakan dan manajemen Bali mulutnya tetap tertutup rapat. Hal itu diungkapkan antropolog Bali Dr. I Ngurah Suryawan saat berbicara pada seminar bulanan Prodi Agribisnis FP Unud, Jumat (13/3) di Gedung Agrokomplek, Jalan PB Sudirman Denpasar.

Menurut Ngurah Suryawan, pokli sepatutnya tetap menunjukkan independensinya dalam mencermati proses dan progres pembangunan Bali. “Akademisi itu kan buruh negara, janganlah pokli sebagai afiliator partai atau kepala daerah. Tunjukkan sikap kritis dan kemandirian sehingga laju pembangunan Bali tidak hanya ditentukan pendekatan kapitalisme tetapi juga budaya Bali tetap mengakar, dan lanskap tidak hancur dalam tempo cepat,” tegas Dosen Fisip Unwar itu.

Tanda-tanda kehancuran Bali, kata Ngurah Suryawan, keberadaan orang Bali sudah terpisah dengan tanahnya. Ketika harga tanah melambung tinggi, orang Bali menjual tanahnya dengan cepat. Pembelinya, kata dia, antara investor Jakarta dan asing yang membuat orang Bali terasing di negeri sendiri. 

“Fenomena sosial, orang Bali sulit beli tanah di Bali sudah lama mencuat. Perlu regulasi dan pengawasan lebih ketat, sehingga tanah Bali tetap memberi manfaat bagi penduduk lokal,” paparnya.

Ia juga menyoroti sejumlah fenomena sosial yang mulai muncul di Bali, salah satunya terkait semakin sulitnya masyarakat lokal memiliki tanah di daerahnya sendiri.

Menurutnya, harga tanah yang terus melonjak membuat sebagian masyarakat Bali memilih menjual tanahnya dengan cepat. Kondisi ini kemudian membuka peluang bagi investor dari luar daerah maupun asing untuk membeli lahan dalam jumlah besar.

“Fenomena sosial, orang Bali sulit beli tanah di Bali sudah lama mencuat. Perlu regulasi dan pengawasan lebih ketat, sehingga tanah Bali tetap memberi manfaat bagi penduduk lokal,” paparnya.

Pandangan serupa juga disampaikan dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. I Ketut Surya Diarta. Ia menyatakan keprihatinannya terhadap peran pokli yang dinilai hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah daerah.

“Harusnya pokli bertindak sebagai begawan, bukan sekedar relawan. Sebagai begawan, anggota pokli harus bisa memberikan pendapat kritis atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan Bali,” tegasnya.

Ia menambahkan, sikap akademisi yang kurang kritis berpotensi melemahkan Bali dalam berbagai aspek pembangunan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana, M.Sc., bersama Prof. Dr. Ir. I Ketut Suamba, MP menekankan pentingnya menjaga independensi dan kebebasan berekspresi di lingkungan akademik.

“Adik-adik mahasiswa dan dosen muda, selalu mengasah daya pikir kritis sehingga berani menyatakan kebenaran kendati dikecam sana-sini,” ujar Prof. Dr. I Gde Pitana.

Prof. Suamba juga mencermati adanya budaya ewuh pakewuh yang muncul akibat kuatnya dominasi kekuasaan pejabat daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian kalangan akademisi menjadi kurang berani menyampaikan kritik secara terbuka.

Seminar bulanan yang digelar Program Studi Agribisnis Universitas Udayana ini bertujuan untuk mengasah daya kritis civitas akademika sekaligus mendorong diskusi ilmiah terkait isu pembangunan Bali.

Koordinator Program Studi Agribisnis, Dr. Luh Prima Kemala Dewi, SP., M.Agb., berharap kegiatan akademik seperti seminar rutin dapat memperkuat iklim intelektual yang lebih dinamis di lingkungan Universitas Udayana.