RKPD Karangasem 2027 Butuh Rp1,84 Triliun, Ini Prioritasnya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

RKPD Karangasem 2027 Butuh Rp1,84 Triliun, Ini Prioritasnya

Senin, 30 Maret 2026, 18:26 WITA Follow

beritabali/ist/RKPD Karangasem 2027 Butuh Rp1,84 Triliun, Ini Prioritasnya.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2027 diproyeksikan membutuhkan anggaran besar mencapai Rp1,84 triliun. Angka tersebut terungkap dalam hasil pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026.

Besarnya kebutuhan anggaran ini mencerminkan tingginya tuntutan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Karangasem. Mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembenahan infrastruktur dan pelayanan dasar menjadi fokus utama.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menegaskan bahwa seluruh usulan program yang diajukan berasal dari kebutuhan nyata di masyarakat. Namun demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan seleksi prioritas secara ketat.

“Tidak semua usulan bisa langsung diakomodir. Karena itu, perlu dilakukan penyaringan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam penyusunan RKPD 2027, tercatat sebanyak 207 program, 479 kegiatan, dan 1.462 sub kegiatan yang diusulkan oleh perangkat daerah, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp1,84 triliun.

Sementara itu, Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, menyampaikan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah secara terencana dan berkelanjutan.

“Musrenbang ini bertujuan menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas daerah, serta program dan indikator kinerja perangkat daerah untuk tahun 2027,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama, di antaranya pengembangan potensi wilayah yang belum optimal, tingginya angka kemiskinan, persoalan sampah, kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan akses air bersih, hingga sektor pendidikan dan layanan kesehatan.

Dengan besarnya kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

"Hasil akhir dari Musrenbang ini nantinya akan menjadi dasar dalam penetapan RKPD 2027 serta acuan dalam penyusunan APBD Kabupaten Karangasem," jelasnya.