Gubernur Bali Wayan Koster membuktikan diri bahwa ia bukan pemimpin yang antikritik. Dengan tangan terbuka, Gubernur Koster membuka ruang dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana terkait isu penanganan masalah sampah, Rabu (22/4/2026).

Dialog terbuka yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali itu, Gubernur Koster hadir bersama Ketua DPRD Bali Dewa Mahayadnya, Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Dwi Arbani dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Dialog terbuka yang dihadiri sekitar 200 mahasiswa ini juga mendapat atensi Kapolresta Denpasar Leonardo David Simatupang.

Dengan seksama, Gubernur Koster menyimak penyampaian aspirasi dari Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa bersama perwakilan fakultas terkait persoalan sampah di Bali. Mahasiswa menyoroti belum optimalnya penanganan sampah, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya fasilitas pengolahan.

Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan.

“Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespon permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan secara komprehensif kebijakan pengelolaan sampah di Bali yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, serta diperkuat dengan regulasi daerah seperti Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 dan Pergub Nomor 47 Tahun 2019.

“Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, Desa/Kelurahan dan komunitas seperti pasar, hotel dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Koster juga memaparkan kondisi TPA Suwung yang selama ini menampung sampah Denpasar dan Badung. Sejak 1984, timbunan sampah di lokasi tersebut telah mencapai ketinggian sekitar 45 meter dan menimbulkan berbagai dampak lingkungan.

“Ditumpuk secara terus menerus sejak tahun 1984 dan saat ini tingginya telah mencapai 45 meter. Ini menimbulkan banyak dampak lingkungan seperti polusi sumber air, gangguan kesehatan masyarakat, bau, pencemaran laut. Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” cetusnya.

Terkait rencana penutupan TPA Suwung, Koster menegaskan hal tersebut merupakan amanat undang-undang yang melarang sistem open dumping.

Dalam menjawab kekhawatiran publik, Koster menegaskan bahwa lahan TPA Suwung tidak akan dialihfungsikan menjadi kawasan komersial maupun pariwisata.

“Kalau sudah selesai dan gundukan sampahnya nanti juga secara bertahap terserap di PSEL, maka rencana kita, ini untuk kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track. Bukan untuk bangun mall atau fasilitas pariwisata sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. Tidak ada niat kontak investor, saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemprov Bali juga terus mendorong solusi jangka panjang melalui pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang saat ini memasuki tahap perizinan dan direncanakan mulai konstruksi pada Juli 2026.

“Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai. Tak ada yang mau membiarkan situasi ini,” tandasnya.

Mengakhiri dialog, Gubernur Koster menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan komunikasi pemerintah sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola sampah di Bali.

“Kalau ada yang kurang dan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Semoga kedepan bisa menyempurnakan diri untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Bali. Terima kasih atas kritikan dan masukan dari adik-adik, ini penting buat saya untuk koreksi diri dan menyempurnakan diri dalam memimpin Bali. Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.