Inflasi Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan. 

Meski demikian, Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memastikan laju inflasi masih berada dalam rentang sasaran nasional sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2 Juni 2026, inflasi Bali secara bulanan mencapai 0,42 persen (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang sebesar 0,01 persen. Angka tersebut juga berada di atas inflasi nasional Mei 2026 yang tercatat sebesar 0,28 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan Bali meningkat dari 2,08 persen (year on year/yoy) pada April 2026 menjadi 2,99 persen (yoy) pada Mei 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menjelaskan kenaikan inflasi terutama dipicu oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang turut memengaruhi dinamika harga di daerah. Meski demikian, inflasi Bali masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

"Inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global," jelas Achris Sarwani dalam keterangan tertulis, Selasa (02/06/2026).

Secara spasial, seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi tertinggi sebesar 0,54 persen (mtm) atau 2,78 persen (yoy).

Kota Denpasar berada di posisi berikutnya dengan inflasi bulanan sebesar 0,50 persen dan inflasi tahunan mencapai 3,19 persen. Selanjutnya, Singaraja mencatat inflasi bulanan sebesar 0,37 persen dengan inflasi tahunan 3,17 persen, sedangkan Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan 0,25 persen dan inflasi tahunan 2,64 persen.

Dari sisi komoditas, kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, serta tarif angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi pada Mei 2026.

Namun, tekanan inflasi yang lebih tinggi berhasil diredam oleh turunnya harga sejumlah komoditas seperti canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih.

Achris Sarwani mengapresiasi berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali. Menurutnya, penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar telah berkontribusi menjaga inflasi tetap terkendali.

Bank Indonesia juga mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pada bulan-bulan mendatang. Di antaranya meningkatnya permintaan barang dan jasa saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Galungan dan Kuningan, serta periode libur sekolah yang berpotensi mendorong kenaikan konsumsi masyarakat.

Selain itu, ketidakpastian cuaca pada masa peralihan musim hujan ke kemarau, termasuk potensi El Nino yang dapat memicu gangguan cuaca dan kekeringan di sejumlah sentra produksi pangan, juga menjadi perhatian.

Faktor lain yang berpotensi memengaruhi inflasi adalah berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global yang dapat mendorong kenaikan harga energi. Terlebih, mulai 1 Juni 2026 telah terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Untuk menjaga stabilitas harga ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama pemerintah daerah melalui TPID akan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Langkah yang dilakukan antara lain intensifikasi operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, monitoring pasokan LPG bersubsidi, fasilitasi distribusi pangan, penguatan kerja sama antar daerah melalui Perumda pangan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar.

Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia optimistis inflasi Bali sepanjang 2026 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.