Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Sejumlah proyek strategis mulai dijalankan untuk meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pertanian, mempercantik kawasan perkotaan, hingga memperkuat daya tarik pariwisata.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Puprperkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, mengatakan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur telah dipetakan di seluruh kecamatan dengan fokus pada penanganan jalan rusak, jembatan, jaringan irigasi, kawasan perkotaan, dan perumahan.

"Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan," ujarnya, saat dialog interatif di salah satu stasiun radio swasta dengan topik "Solusi Infrastruktur Berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran", Selasa (23/6).

Untuk mendukung program tersebut, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar yang difokuskan pada perbaikan jalan dan jembatan. Salah satu ruas jalan yang menjadi prioritas adalah jalur di wilayah Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turyapada. Setelah bagian atas ruas jalan mendapat penanganan, kini pengerjaan dilanjutkan pada bagian bawah yang mengalami kerusakan cukup parah.

Selain jalan, dua jembatan strategis juga menjadi prioritas perbaikan, yakni jembatan di Banyuasri dan Tejakula. Kedua jembatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi.

Di sektor sumber daya air, Dinas PUPR Buleleng memprioritaskan rehabilitasi 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan air bagi sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

"Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi," jelasnya.

Selain infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Salah satu proyek prioritas tahun ini adalah penataan kawasan Titik Nol Singaraja atau Tugu Singa Ambara Raja untuk memperkuat identitas Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan dan sejarah Buleleng.

Sementara itu, penataan kawasan wisata Lovina hampir rampung menjelang pelaksanaan Lovina Festival. Penataan dilakukan mulai dari Jalan Mawar hingga kawasan barat Tasik Madu yang mencakup peningkatan fasilitas publik, aksesibilitas, serta pemasangan lampu tenaga surya yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan," katanya.

Penataan kawasan perkotaan juga akan menyasar Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan ini dirancang menjadi sentra angkringan dan ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat serta pelaku usaha kecil.

Konsep yang dikembangkan memungkinkan kawasan tersebut berfungsi normal pada siang hari dan berubah menjadi pusat kuliner serta ruang berkumpul masyarakat pada malam hari, terutama bagi kalangan generasi muda.

Di kawasan Pelabuhan Buleleng, revitalisasi akan diawali dari Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja. Gedung tersebut akan ditata ulang agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai lokasi berbagai kegiatan, mulai dari rapat, pertemuan, pesta pernikahan, hingga kegiatan olahraga yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali mendatang.

Meski berbagai proyek strategis terus berjalan, Adiptha mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di Buleleng. Dengan kapasitas anggaran yang tersedia, pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun, sementara total jalan rusak yang perlu diperbaiki mencapai sekitar 300 kilometer.

"Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat," ungkapnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Dinas PUPR terus melakukan patching atau penambalan jalan berlubang di sejumlah titik guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan menjaga kenyamanan pengguna jalan.

Menariknya, Buleleng juga mulai mengembangkan teknologi aspal plastik sebagai inovasi dalam penanganan sampah sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Teknologi ini telah diterapkan pada beberapa ruas jalan, di antaranya di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek.

Melalui pemanfaatan aspal plastik, sampah yang sebelumnya menjadi masalah lingkungan dapat diolah menjadi material konstruksi jalan yang lebih bernilai guna serta membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.

Selain mengandalkan pembiayaan dari APBD, Dinas PUPR Buleleng juga membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dukungan swadaya masyarakat yang mulai tumbuh dinilai menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.