Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 7 Oktober 2026
DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran
beritabali/ist/DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran.
BERITABALI.COM, BADUNG.
DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026).
Agenda rapat diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Badung terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban kepala daerah setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK," jelasnya disela kegiatan Rapat Paripurna, penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung 2025, Senin (6/7/2026) di Ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk membahas laporan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya," ujarnya.
Dalam proses pembahasan, DPRD Badung akan menelaah berbagai aspek penting, mulai dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Badung.
Evaluasi tersebut dinilai penting karena keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah," tutup Anom Gumanti.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Badung
Berita Terpopuler
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 1477 Kali
Rem Blong, Truk Bermuatan Batu Terjun ke Jurang di Sidemen
Dibaca: 1241 Kali
Konsensus Politik Tanpa Musuh Era Prabowo Subianto
Dibaca: 693 Kali
Dermaga MB 2 Diperbaiki, Antrean Gilimanuk Mengular 400 Meter
Dibaca: 582 Kali
Giliran Anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar Terseret Kasus Senpi
Dibaca: 552 Kali
ABOUT BALI
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
