Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Sabtu, 22 Agustus 2026
DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran
beritabali/ist/DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran.
BERITABALI.COM, BADUNG.
DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026).
Agenda rapat diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Badung terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban kepala daerah setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
"Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK," jelasnya disela kegiatan Rapat Paripurna, penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung 2025, Senin (6/7/2026) di Ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk membahas laporan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya," ujarnya.
Dalam proses pembahasan, DPRD Badung akan menelaah berbagai aspek penting, mulai dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Badung.
Evaluasi tersebut dinilai penting karena keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah," tutup Anom Gumanti.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Badung
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Suami Tusuk Istri dan Mertua di Penatih
Dibaca: 4614 Kali
Siswi SMP di Sidakarya Diduga Diperkosa Karyawan Ayahnya
Dibaca: 2418 Kali
Pria 28 Tahun Diduga Tewas Gantung Diri di Belakang Rumah Payangan
Dibaca: 2073 Kali
Pelajar 14 Tahun Tewas Kecelakaan di Manggis Karangasem
Dibaca: 1674 Kali
Sterilisasi Pelabuhan Gilimanuk Mulai 5 Agustus
Dibaca: 1115 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli