Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng membantah tudingan Aliansi Cipayung Plus yang menyebut penataan kawasan Titik Nol Kota Singaraja lebih diprioritaskan dibandingkan perbaikan jalan. Pemkab menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus dengan alokasi anggaran hampir Rp70 miliar untuk penanganan jalan pada tahun 2026.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan anggapan bahwa pemerintah hanya berfokus mempercantik kawasan Titik Nol tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Buleleng dijalankan secara seimbang dengan menyentuh berbagai sektor strategis.

"Kami sudah alokasikan hampir Rp70 miliar untuk jalan. Sementara titik Nol hanya sekitar Rp24 miliar. Sekolah hampir Rp100 miliar, belum lagi sektor kesehatan," ujar Sutjidra, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, selain perbaikan jalan, Pemkab Buleleng juga mengalokasikan anggaran besar untuk revitalisasi sekolah serta peningkatan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Sutjidra, penataan kawasan Titik Nol Kota Singaraja bukan sekadar mempercantik wajah kota. Proyek tersebut bertujuan menghadirkan ruang publik yang nyaman sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata di pusat Kota Singaraja.

Dengan meningkatnya kunjungan masyarakat maupun wisatawan, kawasan tersebut diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pelaku UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Di sisi lain, penanganan jalan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia mengakui Buleleng memiliki ruas jalan kabupaten terpanjang di Bali sehingga proses perbaikannya dilakukan secara bertahap.

"Jalan juga kami tangani. Memang Buleleng memiliki ruas jalan kabupaten terpanjang di Bali dan banyak yang sudah mengalami kerusakan sejak lama. Karena itu penanganannya dilakukan secara bertahap. Jadi titik nol ini bukan hal yang elit. Ini bisa dinikmati semua masyarakat," jelasnya.

Sutjidra juga mengungkapkan sejumlah proyek perbaikan jalan sempat menghadapi kendala pada proses lelang. Kenaikan harga material akibat gejolak global membuat beberapa paket pekerjaan tidak diminati kontraktor karena nilai kontrak masih menggunakan standar harga lama.

"Kita tidak mengantisipasi adanya perang sehingga harga-harga material naik. Saat lelang, ada yang tidak menawar karena harga masih memakai standar lama. Syukurnya proyek Titik Nol sudah berkontrak sejak Januari," katanya.

Selain pembangunan fisik, Pemkab Buleleng juga memperkuat infrastruktur digital melalui peningkatan kapasitas bandwidth jaringan pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik, termasuk program digitalisasi bantuan sosial yang menjadikan Buleleng sebagai daerah percontohan.

"Bandwidth itu juga infrastruktur. Di era digitalisasi ini harus kita siapkan agar pelayanan publik semakin cepat dan data yang kita miliki semakin akurat. Jadi pembangunan tidak hanya soal jalan," tegasnya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Buleleng pada Senin (29/6). Dalam aksi tersebut mereka mengkritik penataan kawasan Titik Nol Singaraja melalui slogan "Titik Nol Elit, Jalan Sulit".

Menanggapi kritik tersebut, Sutjidra menegaskan Pemkab Buleleng tetap menjalankan pembangunan secara proporsional dengan membagi prioritas pada sektor jalan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga penguatan infrastruktur digital sesuai kebutuhan masyarakat.