Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Bali yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Jumat (10/7/2026).

Proses pemilihan berlangsung singkat. Sebanyak 45 peserta yang memenuhi kuorum dari perwakilan DPC HKTI kabupaten/kota se-Bali secara bulat menyepakati Made Muliawan Arya sebagai calon tunggal untuk memimpin HKTI Bali lima tahun ke depan.

Sidang pleno dipimpin Ketua Harian DPN HKTI Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo bersama jajaran pimpinan sidang, di antaranya mantan Ketua HKTI Bali I Made Edy Wirawan, Ketua DPC HKTI Karangasem Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi, dan Ketua DPC HKTI Klungkung Wayan Widana.

"Apakah saudara bersedia menjadi Ketua DPD HKTI provinsi Bali," tanya Bactiar kepada De Gadjah.

"Bersedia," tegas De Gadjah dan disambut riuh tepuk tangan peserta sidang pleno.

Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Nomor K-039/AR-DPN HKTI/7/2026 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Bali Periode 2026–2031.

Dalam sambutannya, De Gadjah menegaskan jabatan yang diembannya merupakan amanah yang harus dijalankan bersama seluruh pengurus DPD, DPC, serta mendapat pendampingan dari DPN HKTI.

"Kita akan berkolaborasi dengan instansi terkait, baik Pemprov, Pertanian, Kementerian, dan lain-lain," katanya.

Ia menekankan kepengurusan HKTI Bali akan lebih banyak turun langsung ke lapangan dibandingkan menggelar rapat di dalam ruangan. Menurutnya, keberadaan organisasi harus benar-benar dirasakan oleh petani, peternak, maupun nelayan di seluruh Bali.

"Rapat-rapat di balik meja mungkin hanya 10%, sisanya 90% kita harus di lapangan. Nah, di situlah fungsinya HKTI," ujarnya.

De Gadjah menjelaskan, fokus utama kepengurusannya adalah membantu petani memperoleh hasil panen yang lebih baik, peternak mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi, serta nelayan memperoleh hasil tangkapan yang optimal. Selain itu, HKTI Bali juga berkomitmen mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui sinergi dengan organisasi sayap seperti Pemuda Tani dan Wanita Tani.

"Kalau hanya sekadar nama, mungkin dari awal saya sampaikan: kalau hanya numpang nama, numpang bisnis, atau ingin jadi artis saja, bukan di sini tempatnya. Di HKTI ini kita murni bekerja, kalau orang Bali bilang 'atur ayah', murni bekerja ikhlas. Kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, bagaimana? Siap?" tandasnya lalu dijawab "Siap!" dari puluhan pengurus masing-masing DPC.

Sementara itu, Ketua Harian DPN HKTI Ir. Mulyono Machmur, M.S., menjelaskan HKTI telah berdiri sejak 1973 dan kini memasuki usia 53 tahun. Organisasi tersebut lahir dari penggabungan 15 organisasi tani di Indonesia dan menjadi wadah perjuangan petani dalam meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat sektor pertanian nasional.

"Perjalanan HKTI ini tentunya kita sudah maklum, presiden kita Pak Prabowo dua periode menjabat HKTI ini dan kita bersyukur beliau sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina. Walaupun di perjalanan kita pernah mengalami dua kubu HKTI, tapi begitu beliau jadi Presiden, kembali lagi menjadi satu dan ketuanya yaitu Pak Sudaryono," ungkapnya.

Menurut Mulyono, HKTI memiliki fungsi sebagai wadah menghimpun potensi pertanian Indonesia, memperjuangkan aspirasi petani, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pertanian.

"HKTI bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan martabat petani Indonesia. Tugas pokok kita antara lain harus segera melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten dan kecamatan. Di tingkat kabupaten namanya PAC, di tingkat kecamatan ada Ranting, dan di tingkat desa ada Anak Ranting," sebutnya.

Ia mendorong HKTI Bali segera melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat desa, termasuk membina kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar menjadi bagian dari penguatan kelembagaan HKTI.

"Jangan setelah dilantik langsung diam, tapi langsung bergerak melakukan konsolidasi," sebutnya.

Selain itu, HKTI Bali juga diminta mengawal berbagai program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Kata kunci dari pertanian adalah kelembagaan. Jika kelembagaan ekonomi petani kuat, maka petani akan mempunyai posisi tawar yang kuat dan usahanya akan efisien," tukasnya.

Mulyono menambahkan, penguatan kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan jiwa kewirausahaan menjadi tiga aspek utama yang harus dibangun dalam kelembagaan petani agar berbagai program pemerintah dapat berjalan optimal.

"Tiga hal itu akan menjadi pegangan kita sehingga Koperasi Desa Merah Putih dan MBG bisa berjalan dengan baik. Ini tugas berat bagi Pak Ketua (De Gadjah), tetapi kita harus melakukan pelatihan-pelatihan dan kaderisasi yang kuat karena kita tidak boleh berpangku tangan melihat program-program yang bagus ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas ini dengan baik," tutupnya.

Sebelum Musda, juga dilakukan pelantikan pengurus masing-masing DPC di mana berikut adalah nama-nama Ketua DPC Kabupaten/Kota:

1. DPC HKTI Denpasar: Bima Mocha
2. DPC HKTI Badung: I Made Wijaya
3. DPC HKTI Gianyar: I Wayan Tagel Arjana
4. DPC HKTI Tabanan: I Nyoman Mulyadi
5. DPC HKTI Klungkung: I Wayan Widana
6. DPC HKTI Karangasem: Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi
7. DPC HKTI Bangli: I Made Gianyar
8. DPC HKTI Jembrana: I Kade Darma Susila
9. DPC HKTI Buleleng: Dr. dr. Ketut Putra Sedana, Sp.OG