Usai terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah langsung tancap gas dilantik di Wantilan DPRD provinsi Bali, Jumat (10/07/2026). 

Menariknya, dalam pelantikan tersebut selain dihadiri Ketua DPN HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Gubernur Bali Wayan Koster juga diramaikan sekitar 3.000 warga masyarakat baik dari kalangan umum, petani, peternak, dan nelayan seluruh Bali.

Kedatangan Wamentan Sudaryono disambut atraksi Tari Okokan khas Tabanan, kesenian yang menggunakan alat musik berbentuk lonceng kayu besar yang dahulu dipasang sebagai kalung sapi.

Dalam sambutannya, De Gadjah menyebut Musda HKTI Bali menjadi salah satu yang tercepat karena seluruh proses penetapan kepengurusan selesai hanya dalam waktu lima menit. Meski demikian, ia menegaskan amanah tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan.

"Kami memohon dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Pak Gubernur, dan dinas terkait. Kami di HKTI Bali sudah sepakat tidak ada yang hanya berada di balik meja. Kami akan menghabiskan waktu lebih banyak di kebun, sawah, pantai, dan kandang. Rapat di balik meja cukup 10% saja, sisanya 90% adalah aksi di lapangan," ucapnya.

De Gadjah mengatakan pola kerja tersebut telah diterapkannya sejak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Di pusat, saya dijuluki '1 persen training, 99 persen action'. Mas Sudaryono ini adalah senior saya dalam perjuangan. Dulu beliau adalah Sekretaris Pribadi (Sespri) Pak Presiden (Prabowo), sementara saya waktu itu adalah 'tukang gendongnya' Pak Presiden," kenangnya.

Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan selamat kepada De Gadjah dan jajaran pengurus HKTI Bali yang baru dilantik. Ia berharap organisasi tersebut mampu memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian Bali.

Koster menjelaskan Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kedaulatan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, sektor pertanian saat ini menyumbang sekitar 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Bali. Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan pertanian organik terus diperkuat sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.

"Dari total 64.000 hektar sawah di Bali, saat ini lebih dari 60 persen sudah mendapatkan sertifikat organik," sebutnya.

Meski demikian, Koster mengungkapkan Bali masih membutuhkan tambahan kuota pupuk organik cair untuk memenuhi tingginya antusiasme petani dalam menerapkan sistem pertanian organik.

"Kami memohon dukungan Bapak Wamen agar kuota pupuk organik untuk Bali ditambah karena antusiasme petani sangat tinggi, dan kami juga mendorong pihak hotel untuk menggunakan produk organik ini," kata dia.

"Kami membutuhkan dukungan penuh dan sinergi dari pusat serta organisasi seperti HKTI Bali untuk memberdayakan pertanian dari hulu sampai hilir," imbuhnya.

Koster juga menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian guna meningkatkan nilai tambah hasil produksi petani. Menurutnya, Kabupaten Tabanan, Buleleng, Karangasem, Jembrana, dan Bangli merupakan sentra pertanian sekaligus lumbung pangan Bali yang harus terus dijaga.

"Kami juga terus mendorong hilirisasi pertanian agar nilai ekonomi masyarakat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Wamentan Sudaryono mengatakan sektor pangan dan pertanian menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh elemen, termasuk HKTI, diharapkan berperan aktif mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Bahkan, berbagai elemen mulai dari polisi, tentara, hingga organisasi keagamaan ikut mengurus pangan karena ini adalah perintah hasil kepemimpinan Presiden Prabowo. Targetnya, dalam satu tahun kepemimpinan beliau, Indonesia tidak lagi impor beras, jagung untuk pakan, dan gula untuk konsumsi, serta ke depannya tidak boleh lagi impor garam hingga bawang putih," jelasnya.

Sudaryono juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung peremajaan berbagai komoditas perkebunan nasional.

"Presiden telah memerintahkan pemberian anggaran sebesar 9,95 triliun rupiah—hampir 10 triliun—untuk peremajaan komoditas perkebunan agar kita jadi juara dunia, meliputi tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, dan pala," jelasnya.

Ia bahkan membuka peluang bagi daerah untuk mengajukan bantuan bibit komoditas unggulan.

"Saya meminta HKTI, jika ada dinas pertanian atau kepala daerah yang wilayahnya memiliki petani komoditas tersebut, segera mintakan bibitnya kepada saya dan akan saya kasih," tandasnya.

Selain bibit, Kementerian Pertanian juga siap membantu penyediaan alat dan mesin pertanian, termasuk traktor dan kultivator, guna meningkatkan produktivitas petani Bali, khususnya untuk komoditas kopi yang telah dikenal hingga mancanegara.

Di akhir sambutannya, Sudaryono menegaskan bahwa HKTI kini berada dalam satu kepengurusan dan diharapkan menjadi wadah perjuangan petani dengan lebih banyak bekerja langsung di sawah, ladang, kandang, serta menjadi penyambung aspirasi petani kepada pemerintah.

"HKTI harus menjadi alat untuk membela dan mengadvokasi kaum tani serta menyampaikan aspirasi dari bawah ke atas," pungkasnya.