TKD Dipotong Rp25 Miliar, Buleleng Siapkan Efisiensi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

TKD Dipotong Rp25 Miliar, Buleleng Siapkan Efisiensi

Kamis, 6 Agustus 2026, 13:42 WITA Follow

beritabali/ist/TKD Dipotong Rp25 Miliar, Buleleng Siapkan Efisiensi.

BERITABALI.COM, BULELENG.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersiap melakukan efisiensi anggaran menyusul pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dipastikan memengaruhi kemampuan fiskal daerah sehingga sejumlah program pembangunan harus disesuaikan dengan skala prioritas.

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan, pemotongan TKD pada 2026 mencapai 1,63 persen atau sekitar Rp25,17 miliar. Pemotongan tersebut bahkan diperkirakan masih berlanjut pada 2027.

Pemerintah pusat juga telah menginstruksikan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi pemotongan TKD ini sangat berpengaruh. Kami kembali ditekankan untuk melakukan efisiensi. Kalau ada masalah, nanti akan turun supervisi dari KPK juga tetap ada," ujar Sutjidra, Kamis (6/8/2026).

Sutjidra menjelaskan, tekanan terhadap kemampuan fiskal membuat Pemkab Buleleng harus lebih selektif dalam menjalankan program. Pemerintah daerah akan memprioritaskan sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

"Program prioritas saja yang dijalankan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian atau pangan, kemudian jaminan sosial," katanya.

Kebijakan efisiensi tersebut juga berpotensi memengaruhi pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Selain keterbatasan anggaran, kenaikan harga pekerjaan konstruksi membuat kebutuhan biaya pembangunan jalan semakin tinggi.

Meski demikian, Pemkab Buleleng tetap berupaya menjaga keseimbangan pembangunan. Sutjidra menegaskan, infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga meliputi sekolah, rumah sakit, puskesmas hingga pengembangan kawasan pariwisata.

Pada 2026, Pemkab Buleleng masih menjalankan program revitalisasi sekitar 70 sekolah. Pembangunan fasilitas kesehatan dan dukungan terhadap sektor pariwisata juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Kalau semua anggaran dibawa ke jalan, pariwisata tidak jalan, kesehatan tidak jalan, pendidikan juga tidak jalan. Semuanya penting, tetapi harus dibagi sesuai kemampuan fiskal yang kita miliki," tegasnya.

Di tengah upaya efisiensi anggaran, Sutjidra memastikan belum ada rencana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Namun, ia tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut dilakukan apabila kondisi fiskal daerah semakin berat. Langkah itu disebut sebagai opsi terakhir untuk menjaga stabilitas APBD Buleleng.

"Belum (pemangkasan TPP). Tetapi kalau sudah terpaksa ya mau tidak mau harus dilakukan untuk mengamankan APBD. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana," pungkasnya.