Tingkat inklusi keuangan masyarakat Bali pada 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, sedangkan nasional berada di angka 93,61 persen.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya akses dan penggunaan produk serta layanan jasa keuangan oleh masyarakat Bali. Kepala OJK Bali Parjiman mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat dari sisi inklusi, tetapi juga indeks literasi keuangan yang berada di atas rata-rata nasional.

“Alhamdulillah baik indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan di Bali lebih tinggi daripada nasional dimana indeks literasi keuangan nasional tahun 2026 sebesar 69,57% sedangkan di Bali sebesar 78,77% merupakan tertinggi ketiga dibanding provinsi lain seluruh Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Demikian juga untuk indeks inklusi keuangan, provinsi Bali sebesar 96,24% diatas indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%,” ungkapnya, Rabu (12/08/2026).

Dengan indeks literasi sebesar 78,77 persen, Bali menempati posisi ketiga secara nasional. Bali berada di bawah DKI Jakarta yang mencapai 84,01 persen dan Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen. Sementara itu, capaian inklusi keuangan Bali berada di atas angka nasional, meski bukan yang tertinggi secara nasional.

Secara nasional, OJK bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Saat itu, indeks literasi keuangan nasional berada pada 66,64 persen dan inklusi keuangan mencapai 92,74 persen. Hasil SNLIK 2026 sekaligus telah melampaui target RPJMN 2025-2029 untuk 2029, yakni 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi keuangan.

SNLIK 2026 dilakukan secara lebih luas dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun di 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026.

Dalam survei tersebut, literasi keuangan diukur berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

Akses Keuangan Tinggi, Literasi Tetap Diperkuat

Tingginya inklusi keuangan Bali menjadi modal penting bagi penguatan ekosistem keuangan daerah. Namun, capaian akses terhadap layanan keuangan perlu berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat memahami dan mengelola produk keuangan. Hal tersebut menjadi perhatian OJK Bali-Nusra. 

Parjiman menegaskan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Bali akan terus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. OJK mencatat masih terdapat kelompok masyarakat secara nasional yang memiliki tingkat literasi maupun inklusi keuangan lebih rendah. Kelompok tersebut antara lain masyarakat perdesaan, usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP atau lebih rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang belum bekerja.

Karena itu, penguatan literasi tetap menjadi bagian penting agar tingginya akses masyarakat terhadap produk keuangan tidak hanya berorientasi pada penggunaan, tetapi juga diikuti kemampuan memilih dan memanfaatkan layanan secara tepat.

Parjiman menyebut OJK Bali-Nusra akan melanjutkan berbagai program edukasi dan literasi dengan membangun aliansi strategis bersama pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, media dan pemangku kepentingan lainnya.

Masyarakat Bali Didorong Makin Cakap Kelola Keuangan

Capaian SNLIK 2026 juga menjadi pijakan bagi OJK Bali-Nusra untuk memperluas edukasi keuangan. Fokusnya bukan hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan keuangan, tetapi memastikan masyarakat memiliki kemampuan mengelola keuangan secara baik.

Dengan literasi yang semakin kuat, masyarakat diharapkan mampu mengenali risiko produk keuangan, menghindari penipuan, serta tidak mudah tergiur tawaran investasi maupun pinjaman ilegal dan berbagai bentuk kejahatan keuangan digital.

Pada tingkat nasional, hasil SNLIK juga menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan mengenai penjaminan simpanan dan LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS. Pengetahuan mengenai penjaminan polis juga masih rendah, yakni 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial.

Bagi Bali, capaian inklusi keuangan 96,24 persen menjadi salah satu indikator kuatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut dibarengi pemahaman sehingga masyarakat semakin cakap mengambil keputusan finansial dan mampu melindungi diri dari berbagai risiko di sektor keuangan.

"Pada gilirannya masyarakat Bali bisa well literated, cakap dalam mengelola keuangan, terhindar dari upaya-upaya penipuan  dan bujuk rayu baik investasi maupun pinjaman ilegal termasuk kejahatan keuangan digital sehingga pada gilirannya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," pungkasnya.