Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali memperluas program inklusi kesadaran pajak ke jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Perluasan ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan enam SMP di Kota Denpasar pada Selasa (22/09/2026) di Kantor DJP Bali, Renon, Denpasar.

Enam sekolah yang menjadi mitra program inklusi tersebut yakni SMP Negeri 1 Denpasar, SMP Negeri 3 Denpasar, SMP Negeri 7 Denpasar, SMP Negeri 10 Denpasar, SMP Saraswati 1 Denpasar, dan SMP Nasional Denpasar.

Program ini merupakan bagian dari upaya menanamkan karakter sadar pajak kepada generasi muda melalui proses pendidikan. Perluasan ke jenjang SMP juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor PRJ-05/PJ/2026 dan Nomor 84/VII/PKS.01/2026 tentang Pelaksanaan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Satuan Pendidikan.

Sebelumnya, Kanwil DJP Bali telah menjalin kerja sama dengan 32 perguruan tinggi dan sembilan sekolah menengah atas sebagai Mitra Inklusi di Provinsi Bali. Tahun ini, program tersebut diperluas ke jenjang sekolah menengah pertama.

Pajak Dikenalkan Melalui Dunia Pendidikan

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengapresiasi para kepala sekolah yang bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan program inklusi kesadaran pajak pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Menurutnya, kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan institusi pendidikan menjadi salah satu bentuk edukasi perpajakan untuk mengenalkan peran pajak kepada peserta didik sejak dini.

“Kita memahami bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesadaran mengenai peran dan pentingnya pajak tidak dapat dibangun secara instan. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan dan dibentuk secara bertahap, salah satunya melalui dunia pendidikan,” ucap Darmawan.

Darmawan menjelaskan, manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai fasilitas dan layanan publik. Manfaat tersebut tidak selalu diterima dalam bentuk kontraprestasi secara langsung kepada setiap pembayar pajak.

Salah satu contoh yang disampaikan yakni pembangunan dan pemeliharaan jalan yang dapat digunakan masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi.

Ia juga menjelaskan konsep free rider dalam konteks pemanfaatan fasilitas publik. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan turut menikmati manfaat barang atau fasilitas publik, tetapi tidak memenuhi kewajiban kontribusinya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Pemahaman mengenai hubungan antara kewajiban perpajakan dan manfaat yang diterima masyarakat dinilai perlu diperkenalkan sejak dini. Dengan demikian, peserta didik memiliki pengetahuan perpajakan ketika memasuki usia dewasa dan mulai memperoleh penghasilan.

Kesadaran Pajak Jadi Investasi Generasi Muda

Darmawan menyebut peserta didik yang saat ini berada di bangku sekolah merupakan generasi yang kelak akan berperan di berbagai bidang kehidupan, termasuk masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan.

“Anak-anak yang saat ini duduk di bangku sekolah merupakan generasi yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat, dunia usaha, pemerintahan, maupun berbagai bidang kehidupan lainnya. Karena itu, menanamkan kesadaran pajak sejak dini merupakan sebuah investasi untuk masa depan. Kita ingin agar mereka tidak hanya mengenal pajak sebagai kewajiban, tetapi juga memahami bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong untuk membangun negeri,” ujarnya.

Untuk memberikan gambaran dan pembelajaran mengenai penerapan nilai-nilai kesadaran pajak dalam proses pembelajaran, para mitra inklusi mendapatkan bimbingan teknis tentang perpajakan dari Penyuluh Pajak Kanwil DJP Bali.

Kegiatan tersebut juga diisi sharing session dari SMK Wira Bhakti Denpasar. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah jenjang menengah atas yang telah melaksanakan program inklusi kesadaran pajak.

Kegiatan dihadiri kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru Bahasa Indonesia, serta guru Pendidikan Kewarganegaraan atau Pancasila dari enam sekolah mitra inklusi.

Kanwil DJP Bali berharap program tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, keluarga dan masyarakat dalam menyiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sekaligus karakter, kepedulian serta kesadaran pajak untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.