Pemerintah Kabupaten Buleleng memasang target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Target PAD dipatok mencapai Rp2,6 triliun, naik sekitar 0,20 persen dari target sebelumnya sebesar Rp2,5 triliun.

Sejumlah sumber pendapatan akan dioptimalkan untuk mengejar target tersebut. Di antaranya sektor Galian C, reklame, parkir, serta Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengatakan target PAD 2027 disusun berdasarkan pemetaan potensi pendapatan yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Kita menyusun target ini bersasarkan pendapatan yang mendekati realistis. Potensi-potensi yang ada kita sudah petakan dengan TAPD dan OPD terkait," kata Sutjidra, Kamis (27/8).

Sutjidra menyebut sektor Galian C menjadi salah satu potensi yang akan didorong untuk meningkatkan PAD Buleleng. Saat ini, baru terdapat dua usaha Galian C yang telah mengantongi izin.

Perizinan usaha Galian C tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemkab Buleleng berencana membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan izin agar aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Buleleng dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Kalau Galian C kan sekarang baru dua yang punya izin. Izinnya itu diterbitkan oleh provinsi. Kalau semua usaha sudah berizin, setidaknya kita bisa menarik restribusi dari mereka karena sudah memakai sumber daya yang ada di Buleleng. Kami akan bantu proses izinnya ke Provinsi nanti," kata Sutjidra.

Selain Galian C, Pemkab Buleleng akan mengevaluasi dan mengoptimalkan sejumlah titik reklame yang belum memberikan kontribusi secara maksimal. Sektor parkir juga menjadi perhatian, termasuk Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang dinilai masih memiliki peluang untuk meningkatkan PAD.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan PAD merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan arah pembangunan sekaligus kebijakan anggaran daerah.

Karena itu, menurutnya, target PAD perlu disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Penggalian potensi pendapatan juga harus memperhatikan sejumlah indikator makro, terutama pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah potensi daerah yang menghadapi kendala regulasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Gubernur maupun kewenangan perizinan yang berada di tingkat provinsi.

"Kita tetap melihat dari mana sumber pendapatan itu harus kita gali. Masing-masing opsi yang diajukan memang banyak hal yang terganjal SE Gubernur atau perizinan kewenangan provinsi," jelasnya.

DPRD Buleleng juga mendorong lintas OPD untuk membantu memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi dan kekayaan daerah yang belum tergarap optimal dapat memberikan tambahan ruang fiskal bagi Kabupaten Buleleng.

Ketut Ngurah Arya menegaskan target PAD 2027 tidak perlu dipaksakan terlalu tinggi. Pemerintah daerah diminta tetap mengacu pada plafon yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sekaligus mempertimbangkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mencontohkan penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hotel dan restoran yang tidak selalu memberikan tambahan fiskal secara signifikan karena sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan situasi di lapangan.

"Kita tidak berbicara mentok, tetapi setidaknya kita bisa merujuk pada plafon RPJMD. Kita tidak muluk-muluk, pemerintah menargetkan itu sesuai perkembangan situasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.