Kekeringan ekstrem mulai memberikan dampak luas di sejumlah wilayah Bali selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mencatat sebanyak 529 kepala keluarga (KK) terdampak kekeringan yang tersebar di empat kabupaten.

Empat wilayah tersebut meliputi Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Kekeringan tercatat terjadi di 15 desa atau kelurahan dengan periode kejadian sejak 11 April hingga 3 September 2026.

Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan, mengatakan kondisi musim kemarau tahun ini perlu menjadi perhatian bersama.

"Kekeringan tercatat terjadi di empat kabupaten," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9) malam.

Selain berdampak terhadap masyarakat, kekeringan juga mengancam sektor pertanian. BPBD Bali mencatat sejumlah lahan pertanian telah mengalami dampak kekeringan.

"Untuk kekeringan lahan pertanian. Luas lahan pertanian yang tercatat terdampak kekeringan, di Jembrana: 79,95 Ha (hektar), di Buleleng 108,60 Ha," jelasnya.

Berdasarkan data tersebut, total lahan pertanian yang telah terdampak mencapai 188,55 hektare di Jembrana dan Buleleng. Di sisi lain, potensi kekeringan masih cukup besar. Dari total 64.704 hektare sawah yang tersebar di Bali, sebanyak 694,06 hektare berpotensi mengalami kekeringan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena musim kemarau 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah.

Sebaran dampak kekeringan tercatat di empat kabupaten. Di Buleleng, wilayah terdampak meliputi Desa Sinabun, Desa Madenan, dan Desa Menyali.

Sementara di Jembrana, kekeringan berdampak pada Kelurahan Pendem, Desa Asahduren, Desa Pergung, Kelurahan Bale Agung, Desa Berangbang, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Tukadaya, dan Desa Manistutu.

Di Karangasem, wilayah terdampak berada di Desa Baturinggit, Desa Tianyar Timur, dan Desa Tianyar. Sedangkan di Klungkung, kekeringan tercatat terjadi di Desa Pejukutan.

Dengan sebaran tersebut, masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan air menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian selama musim kemarau berlangsung.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap kebutuhan air masyarakat, pemerintah telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Hingga 3 September 2026, total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 823.200 liter.

Jembrana menjadi daerah dengan distribusi terbesar, yakni 450.200 liter. Selanjutnya Buleleng sebanyak 270.000 liter, Karangasem 65.000 liter, dan Klungkung 38.000 liter.

BPBD Bali menyebut kondisi cuaca juga meningkatkan potensi bencana lain selama musim kemarau, mulai dari kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan, permukiman serta kawasan pengelolaan sampah.

"Dari perspektif kebencanaan, kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran pada kawasan permukiman maupun lokasi pengelolaan sampah," kata Suryawan.

Karena itu, pemantauan terhadap wilayah rawan terus diperkuat bersama pemerintah kabupaten dan kota di Bali.

"Untuk itu, BPBD Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan. Khususnya pada wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan dan kebakaran," imbuhnya.

Suryawan menyatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan perlu diarahkan pada penguatan sumber air. Selain menjaga ketersediaan air, kapasitas infrastruktur penyimpanan dan distribusi juga perlu ditingkatkan.

Penguatan sistem pemantauan serta koordinasi lintas sektor di daerah yang memiliki potensi terdampak juga dinilai penting untuk menghadapi kondisi kemarau 2026.

"Penguatan sistem pemantauan, serta koordinasi lintas sektor pada wilayah yang memiliki potensi terdampak. Dan setop membakar sampah sembarangan atau tanpa pengawasan," ujarnya. (sumber: cnnindonesia.com)