Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengevaluasi pengelolaan logistik dan anggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menegaskan pentingnya menjadikan pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai bahan perbaikan. Pesan itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Dokumentasi dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Perencanaan Logistik Pemilu Tahun 2029, serta Tindak Lanjut Reviu Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2025 pada KPU Kabupaten Klungkung dan Jembrana.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Kamis (3/9/2026), dan diikuti jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, serta jajaran pengelola keuangan dan logistik.

“Kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama.” Pesan tersebut menjadi penekanan dalam evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Menurut Lidartawan, berbagai pengalaman selama tahapan Pemilu 2024 tidak boleh berhenti sebagai catatan setelah seluruh proses selesai. Persoalan, kebutuhan maupun kendala yang ditemukan harus diinventarisasi dan dievaluasi sebagai dasar penyusunan perencanaan Pemilu 2029.

“Kita harus membangun fondasi yang lebih baik,” tegasnya, seraya menekankan bahwa perencanaan logistik harus disusun berdasarkan data dan pengalaman nyata penyelenggaraan sebelumnya, dalam memproyeksikan kebutuhan Pemilu 2029.

KPU Bali Soroti Perencanaan Logistik Berbasis Data

Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan menyoroti pentingnya penyampaian kondisi serapan anggaran dan kebutuhan logistik secara jelas. Informasi tersebut dinilai perlu diterjemahkan dalam peta logistik yang mencakup kebutuhan, kendala pengelolaan hingga jalur distribusi.

Dengan pemetaan tersebut, perencanaan logistik Pemilu 2029 diharapkan tidak sekadar menghitung jumlah kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme pengelolaan dan distribusi agar lebih efektif.

Sementara dari sisi tata kelola kelembagaan, Anggota KPU Bali Anak Agung Gede Raka Nakula mendorong inovasi serta penguatan budaya kerja untuk mendukung pembangunan Zona Integritas.

Anggota KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini juga mengingatkan pentingnya proses inventarisasi yang akurat, terdokumentasi dan terintegrasi dengan data pemilih.

Distribusi Logistik Pemilu Jadi Perhatian

Pembahasan rapat turut mengulas kondisi riil pengelolaan logistik Pemilu 2024. Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Bali Santi Chovarida memaparkan hasil inventarisasi serta biaya pengelolaan logistik Pemilu 2024.

Kasubbag Umum dan Logistik Putu Githa Gowinda kemudian memaparkan biaya sekaligus peta jalur distribusi logistik. Sejumlah kendala distribusi yang terjadi kembali menjadi bahan evaluasi, termasuk memastikan penggunaan anggaran tertib secara administrasi.

Evaluasi tersebut menjadi penting karena perencanaan logistik Pemilu 2029 membutuhkan gambaran yang lebih konkret mengenai kebutuhan di lapangan, termasuk jalur distribusi dan potensi kendala yang dapat muncul.

Pertanggungjawaban Anggaran KPU Jembrana dan Klungkung Direviu

Selain logistik, rapat juga membahas pertanggungjawaban anggaran. Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Bali I Wayan Budiarta menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat, Inspektorat akan melakukan reviu terhadap anggaran KPU Kabupaten Jembrana dan KPU Kabupaten Klungkung.

Santi Chovarida mengingatkan jajaran KPU agar tidak mengabaikan kelengkapan administrasi. Sejumlah dokumen yang perlu dipastikan kelengkapannya antara lain KAK dan RAB yang terlampir dalam setiap SPJ, dokumentasi seluruh belanja serta pemenuhan ketentuan Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022.

Kelengkapan dokumen sewa dan perpajakan juga menjadi perhatian dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran.

Bagi KPU Bali, evaluasi logistik dan anggaran merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam membangun penyelenggaraan pemilu yang tertib dan akuntabel.

Karena itu, Lidartawan meminta KPU Kabupaten/Kota se-Bali secara rutin menyampaikan pengeluaran setiap bulan dalam rapat pleno. Jajaran KPU juga diminta mendokumentasikan setiap konsultasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat administrasi, dokumentasi dan inventarisasi sehingga perencanaan logistik Pemilu 2029 dapat disusun berdasarkan data serta pengalaman penyelenggaraan sebelumnya.