Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak beras yang diproduksi. Ketahanan pangan adalah tentang bagaimana pangan diproduksi oleh petani, peternak dan nelayan, tersedia ketika dibutuhkan, terdistribusi dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, bergizi, aman hingga mampu meningkatkan kesejahteraan para produsennya.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) IV dan Dirosah Wustho II PW GP Ansor Provinsi Bali di MIN 1 Karangasem, Sabtu (19/9/2026).

Menurut De Gadjah, Indonesia saat ini berada pada momentum penting dalam membangun kemandirian pangan. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil, terutama dalam peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pangan, perbaikan tata kelola pupuk serta program pemenuhan gizi masyarakat.

Data pemerintah menunjukkan produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Cadangan beras pemerintah juga mencapai level yang sangat tinggi, dengan stok Bulog sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025. Pemerintah menyebut capaian tersebut sebagai bagian dari keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.

“Ini bukan sekadar angka. Kalau produksi meningkat dan cadangan pangan kuat, masyarakat memiliki perlindungan yang lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Ketahanan pangan harus benar-benar terasa sampai ke masyarakat dan petani,” ujar De Gadjah.

Dari Swasembada Menuju Ekosistem Pangan

De Gadjah mengatakan, keberhasilan meningkatkan produksi pangan harus dilanjutkan dengan membangun mata rantai pangan yang kuat dari hulu hingga hilir.

Petani harus mendapatkan pupuk dan sarana produksi yang memadai. Hasil panen harus memiliki kepastian pasar. Distribusi harus efisien agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, aman dan terjangkau.

“Produksi harus kuat, tetapi distribusi juga harus kuat. Jangan sampai petani sudah bekerja keras dan produksinya bagus, tetapi ketika panen justru kesulitan menjual. Akhirnya petani tidak sejahtera dan konsumen tetap membeli dengan harga mahal,” katanya.

Karena itu, De Gadjah menilai program-program pemerintah seperti swasembada pangan, penguatan pupuk, cadangan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan koperasi harus dilihat sebagai bagian dari satu ekosistem, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak hanya berbicara tentang makanan yang diterima anak-anak. Program tersebut juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pangan karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM dan koperasi lokal untuk terlibat.

“Kalau kita bicara MBG, jangan hanya melihat piring makanannya. Lihat juga siapa yang memproduksi bahan pangannya, siapa yang memasok, siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya. Kalau mata rantainya dibangun dengan baik, MBG bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Secara nasional, BGN mencatat pada awal 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat melalui lebih dari 19 ribu SPPG di 38 provinsi. Pemerintah juga terus memperbaiki validasi data dan tata kelola agar program semakin tepat sasaran dan akuntabel.

Kopdes Harus Menjadi Penghubung Petani dengan Pasar

Dalam konteks tersebut, De Gadjah menilai Koperasi Desa (Kopdes) memiliki posisi strategis. Menurutnya, koperasi jangan hanya dipahami sebagai tempat kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi harus mampu menjadi penghubung antara produksi desa dan kebutuhan pasar.

Petani dapat memproduksi, koperasi membantu mengonsolidasikan hasil produksi, kemudian membuka akses pasar yang lebih luas. Pola tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.

“Kita ingin petani tidak hanya menjadi produsen yang menjual hasilnya sendiri-sendiri. Kalau produksinya dikonsolidasikan melalui koperasi, kemudian pasarnya jelas, posisi tawar petani akan lebih kuat,” ujarnya.

Anak Muda Jangan Melihat Pertanian sebagai Pekerjaan Kelas Dua

De Gadjah juga menyoroti persoalan regenerasi petani. Menurutnya, ketahanan pangan dalam jangka panjang akan sulit diwujudkan jika generasi muda tidak melihat pertanian sebagai sektor yang memiliki masa depan.

Pertanian modern, kata dia, sudah tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai pekerjaan mencangkul di sawah. Teknologi, mekanisasi, pengolahan hasil, pemasaran digital, data, logistik hingga pembiayaan dapat menjadi bagian dari bisnis pertanian.

“Anak muda jangan melihat pertanian sebagai pekerjaan kelas dua. Pertanian hari ini bisa menjadi bisnis yang besar kalau dikelola dengan teknologi, manajemen dan pasar yang benar,” tegasnya.

Karena itu, regenerasi petani harus berjalan bersamaan dengan perlindungan lahan pertanian produktif. Bagi Bali, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tekanan alih fungsi lahan dapat mengancam kemampuan daerah dalam memproduksi pangan sendiri.

“Kalau lahannya terus berkurang, siapa pun pemerintahnya akan kesulitan menjaga produksi. Jadi petani harus diperkuat, anak mudanya harus disiapkan dan lahan produktif harus kita jaga,” katanya.

HKTI dan Ansor Dorong Gerakan Pangan Berbasis Komunitas

Dalam forum tersebut, De Gadjah juga mendorong agar sinergi HKTI dan GP Ansor Bali tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata di lapangan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah membangun pilot project kebun pangan produktif berbasis desa atau komunitas, pemetaan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, serta menghubungkan produksi lokal dengan pasar.

Pesantren, organisasi kepemudaan dan komunitas juga dapat dilibatkan dalam edukasi mengenai pangan sehat, gizi, keamanan pangan serta pencegahan pemborosan makanan atau food waste.

“Kalau kita ingin ketahanan pangan menjadi gerakan bersama, jangan hanya pemerintah yang bekerja. Organisasi masyarakat, pemuda, pesantren, koperasi dan komunitas harus ikut mengambil bagian,” katanya.

Menurut De Gadjah, masyarakat juga harus diberi ruang untuk melakukan pengawasan. Kritik terhadap program pemerintah tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman, selama disampaikan secara konstruktif dan disertai solusi.

“Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Kalau ada yang salah, kita koreksi. Kritik jangan dianggap sebagai ancaman. Justru kritik yang disertai solusi akan membuat program pemerintah semakin baik,” tegasnya.

Ketahanan Pangan Adalah Investasi Masa Depan

De Gadjah menegaskan, capaian swasembada beras yang telah diraih Indonesia harus menjadi titik awal, bukan titik akhir.

Ke depan, ketahanan pangan harus diperluas pada berbagai komoditas dan dibangun dengan sistem yang semakin kuat. Produksi harus meningkat, petani harus sejahtera, lahan produktif harus terlindungi, distribusi harus efisien dan masyarakat harus mendapatkan pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau.

“Ketahanan pangan pada akhirnya bukan hanya soal berapa ton beras yang kita hasilkan. Ini soal apakah anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik, apakah petani kita sejahtera, apakah masyarakat mampu membeli pangan dengan harga yang wajar dan apakah kita mampu berdiri di atas kaki sendiri ketika dunia menghadapi krisis,” kata De Gadjah.

Ia menilai berbagai program Presiden Prabowo di sektor pangan perlu dikawal bersama agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

“Presiden sudah meletakkan fondasi. Tugas kita di daerah adalah memastikan fondasi itu sampai ke masyarakat. Jangan hanya bagus di atas kertas. Harus terasa di sawah, di desa, di pasar, di meja makan dan terutama di kehidupan petani kita,” pungkasnya.