Sekretariat DPRD Kabupaten Badung mengembangkan SIGAP DEWA (Sistem Integrasi Governance, Administrasi dan Pelayanan Digital untuk Ekosistem Wujud Aspirasi) sebagai inovasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Inovasi ini dirancang untuk mengintegrasikan administrasi, pelayanan, pengelolaan data, serta penanganan aspirasi masyarakat agar proses kerja lebih transparan, akuntabel, dan mudah ditelusuri.

SIGAP DEWA dikembangkan oleh DR. I Gde Surya Kurniawan, SSTP., M.Si., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Badung, sebagai bagian dari Rancangan Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tahun 2026.

Transformasi digital melalui SIGAP DEWA tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga pembenahan proses kerja, penguatan kompetensi aparatur, serta peningkatan kolaborasi antarbagian.

"SIGAP DEWA hadir dengan pendekatan bahwa transformasi digital bukan semata-mata pembangunan aplikasi, melainkan pembenahan sistem kerja secara menyeluruh. Teknologi ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas proses, sementara tata kelola, kompetensi aparatur, dan kolaborasi menjadi fondasi keberhasilannya," jelasnya Selasa,(13/10/2026).

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mulai dari fasilitasi administrasi, pengelolaan anggaran, pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Kompleksitas pekerjaan tersebut membutuhkan proses bisnis yang jelas, standar pelayanan yang konsisten, pengelolaan dokumen yang tertib, serta informasi yang mudah diakses dan ditelusuri.

Lima Pilar Utama SIGAP DEWA

SIGAP DEWA dikembangkan melalui lima pilar yang saling terintegrasi untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Pilar pertama adalah SIGAP Governance, yang berfokus pada penguatan tata kelola melalui pemetaan proses bisnis, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), kejelasan penanggung jawab, dan peningkatan koordinasi lintas bagian.

Pilar kedua, SIGAP Administrasi, mencakup digitalisasi alur kerja, pengelolaan dokumen elektronik, pengarsipan digital, serta peningkatan keterlacakan proses administrasi.

Pilar ketiga, SIGAP Pelayanan, diarahkan untuk meningkatkan standar pelayanan, memantau status permohonan, mengelola umpan balik, dan mengevaluasi kualitas layanan kepada pengguna.

Pilar keempat, SIGAP Data, dilakukan melalui inventarisasi, standardisasi, validasi, dan penguatan integrasi data agar informasi organisasi lebih konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pilar kelima, SIGAP Kebijakan, berfokus pada pemanfaatan data menjadi informasi strategis melalui analisis, ringkasan eksekutif, analisis tren, serta rekomendasi berbasis bukti.

"Kelima pilar tersebut dirancang untuk saling mendukung. Tata kelola memastikan kejelasan proses dan tanggung jawab, administrasi memperkuat pelaksanaan pekerjaan, pelayanan memberikan manfaat kepada pengguna, data menyediakan informasi yang berkualitas, sedangkan analisis kebijakan membantu organisasi menentukan langkah yang lebih tepat," paparnya.

SIGAP DEWA Dorong Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Salah satu unsur penting dalam SIGAP DEWA adalah pengembangan DEWA atau Ekosistem Wujud Aspirasi. Konsep ini diarahkan untuk membuat pengelolaan aspirasi masyarakat lebih terstruktur, mulai dari penerimaan hingga pemantauan tindak lanjut.

"Konsep ini mendorong pengelolaan aspirasi secara lebih terstruktur, mulai dari penerimaan, pencatatan, klasifikasi, penetapan penanggung jawab, pemantauan tindak lanjut, hingga penyampaian informasi perkembangan kepada pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan," ucapnya.

"Ekosistem ini menghubungkan masyarakat, DPRD,Sekretariat DPRD, dan perangkat daerah terkait dalam alur koordinasi yang lebih jelas. Dengan dokumentasi dan pemantauan yang baik, proses penanganan aspirasi diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri," tambahnya.

Pengelolaan aspirasi tersebut tetap memperhatikan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. SIGAP DEWA tidak mengambil alih kewenangan DPRD maupun pemerintah daerah, tetapi memperkuat dukungan administrasi, koordinasi, dan penyediaan informasi agar tindak lanjut aspirasi dapat berjalan lebih efektif.

Implementasi inovasi ini dirancang secara bertahap, dimulai dari pemetaan dan penyederhanaan proses bisnis, penyusunan SOP, penetapan penanggung jawab, hingga penerapan instrumen digital pada proses prioritas.

Sejumlah proses yang dapat menjadi fokus meliputi administrasi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD, penerimaan kunjungan atau tamu, pelayanan fasilitas gedung, pengelolaan anggaran, administrasi perjalanan dinas berbasis online, peminjaman ruangan, pencatatan kinerja harian pegawai, serta pengelolaan aspirasi masyarakat.

"SIGAP DEWA juga menekankan pentingnya kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar," cetusnya.

Kepemimpinan digital mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola. Sementara itu, kepemimpinan kewirausahaan diarahkan untuk mengembangkan inovasi yang berorientasi pada hasil, sedangkan organisasi pembelajar membangun budaya berbagi pengetahuan, coaching dan mentoring, evaluasi, serta dokumentasi praktik baik.

Berpeluang Dikembangkan Bersama Perangkat Daerah

Pengembangan SIGAP DEWA juga membuka peluang kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk dalam pengembangan informasi pariwisata bagi tamu atau pengunjung dan gagasan Galeri UMKM Setwan.

Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan hasil kajian, kebutuhan pelayanan, serta tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Agar berkelanjutan, SIGAP DEWA diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam SOP, perencanaan organisasi, indikator kinerja, mekanisme evaluasi, dan pengembangan kompetensi aparatur.

Keberhasilan inovasi ini perlu diukur melalui sejumlah indikator, antara lain penerapan proses digital, konsistensi SOP, kualitas data, ketepatan penyelesaian layanan, serta peningkatan keterlacakan pekerjaan.

Pengembangan SIGAP DEWA sejalan dengan upaya memperkuat reformasi birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital.

Dalam pelaksanaannya, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan.