Jumlah penumpang Trans Metro Dewata (TMD) di kawasan Sarbagita meningkat sekitar 15 persen di tengah antrean dan kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Namun, lonjakan pengguna transportasi publik ini diikuti gangguan jadwal operasional hingga persoalan akses penumpang menuju halte.

Manajer TMD, Ida Bagus Eka Budi, mengungkapkan gangguan jadwal keberangkatan bus terjadi sejak Selasa (13/10/2026) akibat antrean BBM. Meski jumlah armada yang beroperasi tidak dikurangi, keterlambatan pengisian bahan bakar membuat jadwal kedatangan dan keberangkatan bus menjadi tidak teratur.

"Mau enggak mau nambah (jam operasional), karena jam 10.00 aja belum tentu datang mobilnya. Yang harusnya berangkat jam 09.00, dia berangkat jam 10.00," ujar Budi saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Jumat (16/10/2026).

Keterlambatan sirkulasi armada berdampak pada jam kerja kru. Sejumlah pengemudi dilaporkan baru bisa pulang sekitar pukul 01.00 Wita, bahkan ada bus yang baru tiba di pool atau menyelesaikan operasional pada pukul 03.00 Wita.

Budi mengingatkan, jika kondisi tersebut berlangsung berkepanjangan, kesehatan pengemudi dan personel operasional berisiko terganggu akibat kelelahan.

Bertambahnya jam kerja juga menimbulkan biaya lembur yang harus ditanggung manajemen operator. Menurut Budi, biaya tersebut tidak termasuk dalam alokasi anggaran operasional reguler, tetapi tetap dibayarkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja.

Selain antrean BBM, kemacetan di jalan raya turut memperlambat pergerakan bus dan mengurangi frekuensi keberangkatan. Apabila terdapat armada yang mengalami gangguan di jalan, proses penanganan dan evakuasi juga membutuhkan waktu lebih lama karena bergantung pada ketersediaan unit TMD lainnya.

Penumpang Baru Kesulitan Menjangkau Halte

Peningkatan jumlah penumpang turut memperlihatkan persoalan akses menuju transportasi publik. Sri Junantari, salah seorang pelanggan TMD, mengamati banyak pengguna baru yang belum memahami rute, jadwal operasional, cara pembayaran, hingga mekanisme transit.

Menurut pengamatannya, penumpang baru tersebut didominasi perempuan. Seorang penumpang yang ditemuinya bahkan duduk di samping pramudi untuk menanyakan rute perjalanan setelah mengaku menyerah mengantre BBM di kawasan Hang Tuah.

Sri juga merasakan dampak kenaikan tarif ojek online (ojol) dan berkurangnya pengemudi yang bersedia menerima pesanan jarak jauh. Sebelumnya, ia selalu menggunakan ojol untuk menuju halte dari rumahnya. "Sekarang gak ada yang mau nerima orderanku," ujarnya.

Akibatnya, Sri harus berjalan kaki sekitar 30–40 menit untuk mencapai halte terdekat. Perjalanan tersebut melewati trotoar yang buruk, jalur yang dipenuhi antrean kendaraan menuju SPBU, hingga kawasan dengan anjing yang menggonggong pada pagi hari.

Ia menilai banyak penumpang baru akhirnya harus diantar anggota keluarga agar bisa mengakses layanan TMD. "Kebutuhan feeder tidak terpenuhi," katanya.

Sri menambahkan, perjalanan pulang kerja juga masih menghadapi kemacetan di kawasan yang sama, meskipun penyebab hambatannya berbeda.

Usulkan Bus Sekolah Jadi Feeder dan Jalur Prioritas

Untuk mengatasi persoalan akses, Sri mengaku telah menyampaikan usulan melalui kolom komentar Instagram pemerintah kota. Ia mengusulkan agar bus sekolah dialihfungsikan sementara menjadi angkutan pengumpan atau feeder selama krisis BBM, mengingat kegiatan belajar di sekolah telah menerapkan pembelajaran daring.

Menurut Sri, layanan feeder dapat memudahkan masyarakat menjangkau halte dan mendorong lebih banyak warga beralih menggunakan transportasi umum. Dalam jangka panjang, ia mengusulkan penambahan armada feeder serta perluasan wilayah layanan.

Dari sisi operator, kenaikan jumlah penumpang sekitar 15 persen dinilai sebagai sinyal positif bagi perkembangan transportasi publik di Bali. Namun, peningkatan pengguna perlu diikuti dukungan sarana dan prasarana agar layanan semakin mudah diakses masyarakat.

Terkait usulan jalur khusus atau jalur prioritas angkutan umum seperti yang diterapkan Transjakarta, Budi mengatakan kewenangan kebijakan tersebut berada di tangan Pemerintah Provinsi Bali.

Ia menyebut operator telah lama mengusulkan penyediaan jalur prioritas bagi bus umum untuk mengurangi dampak kemacetan dan membantu menjaga kelancaran operasional Trans Metro Dewata.