Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, Made Muliawan Arya atau De Gadjah, mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir. Menurutnya, keberanian memberantas korupsi, menyelamatkan kekayaan negara, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat patut diapresiasi.

Memasuki dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, De Gadjah menilai sejumlah kebijakan pemerintah telah menunjukkan arah perubahan yang perlu terus dikawal bersama. Ia mengakui dua tahun bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa.

“Saya melihat ada keberanian dalam kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menghadapi persoalan-persoalan besar bangsa, termasuk korupsi. Kita tahu, melawan korupsi bukan pekerjaan mudah. Ada kepentingan besar, jaringan yang kuat, dan persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” ujar De Gadjah dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2026).

De Gadjah Soroti Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset Negara

De Gadjah mengapresiasi peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi. Menurutnya, penindakan terhadap perkara yang melibatkan pejabat maupun sektor strategis menjadi pengingat bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

“Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, kekuasaan, ataupun kedekatan dengan siapa pun,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemulihan aset dan penyelamatan kekayaan negara. Sepanjang 2025, KPK mencatat pemulihan aset negara sekitar Rp1,53 triliun. Sementara itu, pemerintah juga menjalankan penertiban kawasan hutan dan berbagai langkah pengamanan aset negara.

“Bagi saya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelakunya. Uang dan aset negara yang hilang juga harus dikejar dan dikembalikan. Karena setiap rupiah uang negara seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Meski mengapresiasi dukungan politik Presiden terhadap pemberantasan korupsi, De Gadjah menegaskan penegakan hukum harus tetap profesional, independen, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Kita patut menghargai keberanian politik Presiden dalam mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi kita juga harus menghormati kerja keras KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak boleh tebang pilih,” tambahnya.

Program Pemerintah Harus Berdampak bagi Rakyat

Selain pemberantasan korupsi, De Gadjah mengapresiasi program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang diluncurkan. Pemerintah perlu memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pengawasan, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan program.

“Anak-anak kita membutuhkan gizi yang baik dan pendidikan yang layak. Petani membutuhkan kepastian pasar dan penghasilan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, sementara generasi muda membutuhkan kesempatan bekerja dan berusaha. Itulah persoalan nyata yang harus dijawab oleh pemerintah,” ungkapnya.

PSEL dan Ketahanan Energi Jadi Perhatian di Bali

Secara khusus, De Gadjah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah kebutuhan strategis Bali, terutama penanganan sampah, penguatan ketahanan energi, dan pemerataan pendidikan.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya. Menurutnya, persoalan sampah di Bali membutuhkan penyelesaian jangka panjang, terukur, dan melibatkan seluruh pihak.

“Persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah daerah. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, citra pariwisata, dan masa depan Bali. Karena itu, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan PSEL merupakan langkah penting yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai target, memenuhi standar lingkungan, dan didukung pengelolaan sampah yang baik mulai dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah daerah.

“Kita tidak boleh terus-menerus mewariskan persoalan sampah kepada anak cucu kita. Bali harus bersih, sehat, dan tetap lestari. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan persoalan satu partai atau satu kelompok,” tegasnya.

Di sektor energi, De Gadjah juga menyoroti peluncuran program nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak oleh Presiden Prabowo dari Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, pada 25 Agustus 2026.

Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS di enam provinsi, termasuk Bali, dengan kapasitas total 5,3 gigawatt peak. Ia menilai pengembangan energi terbarukan penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus memenuhi kebutuhan listrik Bali yang terus meningkat.

“Bali adalah daerah pariwisata dunia. Keandalan pasokan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun sektor pariwisata. Kita tentu tidak ingin gangguan kelistrikan yang besar kembali menghambat aktivitas masyarakat,” katanya.

Ia berharap pengembangan PLTS disertai penguatan jaringan, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur kelistrikan agar Bali semakin mandiri dan risiko gangguan pasokan listrik dapat ditekan.

“Kita ingin Bali semakin kuat secara energi, semakin ramah lingkungan, dan semakin siap menghadapi kebutuhan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan di Bali

Perhatian pemerintah pusat terhadap Bali, menurut De Gadjah, juga terlihat melalui pengembangan dua Sekolah Rakyat, yakni di Kabupaten Tabanan dan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Karangasem.

Sekolah Rakyat di Tabanan telah melaksanakan kegiatan pendidikan sejak 2025. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Tulamben, Karangasem, mulai menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pada Juli 2026.

Pembangunan fasilitas pendidikan di Karangasem memiliki nilai kontrak sekitar Rp255,5 miliar, mencakup sarana pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, serta fasilitas asrama dan pendukung lainnya.

De Gadjah menilai program tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

“Saya sangat mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Karena bagi saya, tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita hanya karena orang tuanya tidak mampu,” ujarnya.

Ia menegaskan pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Anak petani, anak buruh, anak pedagang kecil, maupun anak dari keluarga yang hidup dalam keterbatasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Kita tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penghalang masa depan mereka,” katanya.

De Gadjah berharap keberadaan dua Sekolah Rakyat tersebut menjadi awal dari perluasan akses pendidikan yang semakin merata di Bali.

“Membangun sekolah bukan sekadar membangun gedung. Kita sedang membangun harapan, membuka kesempatan, dan mempersiapkan masa depan anak-anak bangsa. Kalau pendidikan mereka baik, peluang untuk memperbaiki kehidupan keluarganya juga semakin besar,” tambahnya.

De Gadjah Akui Pemerintah Masih Punya Pekerjaan Rumah

De Gadjah menegaskan bahwa apresiasi terhadap capaian pemerintah bukan berarti menganggap seluruh persoalan bangsa telah selesai. Ia mengakui masih terdapat tantangan yang perlu ditangani, mulai dari lapangan kerja, kesejahteraan petani, harga kebutuhan pokok, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, hingga persoalan sosial dan lingkungan.

“Saya tidak mengatakan pemerintahan ini sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa kekurangan. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi kita juga harus objektif dan adil dalam melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan,” ungkapnya.

Menurutnya, kritik masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus diterima sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

“Yang baik kita apresiasi, yang kurang kita perbaiki, dan yang belum selesai kita perjuangkan bersama. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita sulit mengakui sesuatu yang baik. Sebaliknya, dukungan politik juga tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kekurangan,” tegasnya.

Ia juga mengajak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan, dan masyarakat memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan persoalan daerah.

“Bagi saya, siapa pun yang bekerja untuk kepentingan masyarakat Bali harus kita dukung. Tidak penting siapa yang mendapatkan pujian atau siapa yang dianggap paling berjasa. Yang jauh lebih penting adalah masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.

Menjelang berakhirnya dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, De Gadjah berharap keberanian memberantas korupsi, menyelamatkan kekayaan negara, memperluas pendidikan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat terus menjadi prioritas.

“Dua tahun tentu belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa. Tetapi keberanian untuk memulai perubahan dan ketegasan untuk memperbaiki keadaan adalah sesuatu yang patut kita hargai,” ujarnya.

“Saya percaya, rakyat tidak menuntut pemerintah menjadi sempurna dalam waktu singkat. Rakyat membutuhkan kesungguhan, keberanian, kejujuran, dan hasil kerja yang nyata.”

“Pada akhirnya, keberhasilan Presiden bukan hanya keberhasilan pemerintah atau sebuah partai politik. Keberhasilan Presiden harus menjadi keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kekuasaan, melainkan masa depan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” pungkas De Gadjah.