Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan seluruh hak, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026).

Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut diklasifikasikan ke dalam lima kelompok. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lahan terbakar, kesesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.

HGU Tiga Perusahaan Dicabut Seluruhnya

Kelompok pertama merupakan perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya. Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pertimbangan pencabutan HGU meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran yang berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang

Kelompok kedua adalah HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini diberlakukan terhadap eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Hak atas tanah tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan. Pertimbangannya antara lain ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.

Tiga Perusahaan Tidak Diberikan HGU

Kelompok ketiga mencakup tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan.

Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menteri ATR/Kepala BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Sebagian HGU PT SAE Dicabut

Kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.

Terhadap perusahaan tersebut, pemerintah akan melakukan pencabutan sebagian HGU. Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana serta prasarana.

Tiga HGU Korporasi Masih Didalami

Sementara itu, kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketiganya meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.

Penertiban HGU Harus Memiliki Dasar Hukum

Menteri Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri para kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.