Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mendorong PT. TGS Geophysical Indonesia untuk segara mencairkan biaya kompensasi rumpon untuk 60 nelayan di Buleleng. 

PT. TGS Geophysical Indonesia berupaya memetakan potensi migas di perairan Bali Utara. Pada tahap pemetaan, dilakukan survey seismik multiclient 2D dan 3D yang mengharuskan pengangkatan rumpon nelayan disepanjang jalur survey. Kegiatan pengangkatan rumpon dan survey seismik berjalan mulai 29 Desember dan telah selesai sepenuhnya pada 4 Maret 2024. 

Setelah melakukan survey dan pengangkatan rumpon, selanjutnya PT. TGS Geophysical Indonesia melakukan perhitungan untuk biaya kompensasi. Hasilnya sebanyak Rp9,5 milyar lebih biaya kompensasi dibayarkan PT. TGS Geophysical Indonesia untuk mengganti untung 297 unit rumpon milik 60 nelayan yang tersebar di desa Tejakula, Kubutambahan, Bungkulan, Tangguwisia, Pengastulan, Banjar Asem, Patas, dan Celukan Bawang. Kompensasi itu diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Wantilan Pelabuhan Tua Buleleng, Kamis (7/3).

Usai penyerahan, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan potensi perikanan di Buleleng sangat besar. Menurut informasi, dari tiga rumpon dapat menghasilkan 20 ton hasil laut selama lima bulan. Namun dengan adanya survey seismik, para nelayan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Inipun berpengaruh pada kondisi perekonomian mereka. 

“Makanya akan saya cek benar-benar di BPD Bali. Kalau bisa sore sudah masuk ke rekening. Bukan masalah nilai kompensasinya, tapi ini mata pencaharian mereka sehari-hari. Setelah ini mereka bisa berkegiatan lagi tapi tidak pada jalur survey,” ungkapnya. 

Di tempat yang sama salah seorang nelayan Gede Sumertadana menjelaskan para nelayan biasanya memanfaatkan rumpon untuk mencari ikan. Namun karena rumpon telah diangkat untuk keperluan survey seismik maka nelayan tidak berani melaut. Beberapa nelayan juga memancing ikan dengan berkeliling di luar jalur survey. Ini berdampak pada biaya operasional yang lebih banyak dari biasanya. 

“Mudah-mudahan setelah kegiatan ini ada solusi dari pihak terkait bagaimana nantinya kita berkegiatan perikanan sesuai dengan aturan yang ada, mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali perekonomian perikanan untuk wilayah Buleleng,” jelasnya.

Nelayan asal desa Kubutambahan ini menambahkan beberapa nelayan sudah mempersiapkan dan merakit rumpon mereka. Pihaknya juga mengatakan jika biaya kompensasi sangat dibutuhkan untuk membeli keperluan rumpon yang harganya lumayan mahal. 

“Harapan kita besok sudah bisa pasang rumpon lagi karena ada yang sudah mempersiapkan. Karena pada 28 desember lalu sudah dikatakan kita boleh lagi melakukan kegiatan penangkapan dan memasang rumpon setelah kegiatan ini berakhir. Otomatis karena tanggal 4 Maret sudah berakhir pastinya sudah bisa kita berkegiatan namun karena dana kompensasi belum cair, jadi kita hanya bisa mempersiapkan hal-hal yang harganya masih bisa kita jangkau,”kata Sumertadana.

Sementara PT. TGS Geophysical Indonesia melalui Senior Public Relations Sholahudin Ahmad mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta masyarakat khususnya para nelayan. 

“Kolaborasi yang sangat baik, kita melibatkan banyak pihak dan semuanya memberikan dukungan. Setelah ini kita mengolah data hasil survey seismik. Harapannya dapat mengembangkan sebuah peta prospek dan menarik investor berinvestasi. Yang kemudian akan menentukan apakah proyek ini lanjut pengeboran,”terangnya.