Bendesa Adat se-Nusa Penida Minta Proyek Lift Kaca Kelingking Dilanjutkan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Bendesa Adat se-Nusa Penida Minta Proyek Lift Kaca Kelingking Dilanjutkan

Dorong Dialog Warga, Investor dengan Bupati–Gubernur

Sabtu, 29 November 2025, 22:50 WITA Follow

bbn/tangkapan layar video/ist/Bendesa Adat se-Nusa Penida Minta Proyek Lift Kaca Kelingking Dilanjutkan.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Setelah pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster pada Minggu (23/11/2025) yang menyetop dan memerintahkan pembongkaran proyek lift kaca di Pantai Kelingking karena melanggar aturan, Bendesa Adat se-Nusa Penida akhirnya menyatakan sikap.

Pimpinan Rapat Paiketan Pasikian Bendesa Adat se-Nusa Penida yang juga Bendesa Adat Jungutbatu, I Ketut Gunaksa, menegaskan pihaknya tetap mendukung agar pembangunan lift kaca senilai Rp200 miliar itu dapat dilanjutkan. Meski begitu, mereka tetap menghormati keputusan Gubernur Bali yang menyatakan adanya pelanggaran dalam proses pembangunan.

"Oke, kita harus hargai dan kita harus hormati. Itu kendati pun begitu karena ini adalah sudah pernyataan dari Bapak Gubernur Bali mengatakan bahwa pembangunan itu disetop bahkan dibongkar diberikan waktu selama 6 bulan," katanya saat rapat Paiketan Pasikian Bendesa Adat se-Nusa Penida pada Jumat (28/11/2025).

Gunaksa menjelaskan bahwa para Bendesa Adat se-Nusa Penida akan tetap melakukan pendekatan persuasif kepada Gubernur Bali dan Bupati Klungkung. Mereka berharap kedua pemangku jabatan tersebut dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan keberlanjutan proyek tersebut.

Ia menyampaikan bahwa aspirasi warga Nusa Penida harus mendapat ruang pertimbangan karena masyarakat menilai investasi pariwisata seperti proyek lift kaca dapat memberikan dampak ekonomi signifikan.

"Semoga Bapak Gubernur dan Pak Bupati nanti bisa mempertimbangkan aspirasi daripada masyarakat Nusa Penida," katanya.

Para bendesa juga menegaskan harapan adanya solusi terbaik bagi semua pihak.

"Kami-kami yang hadir ini kendati pun itu sudah dinyatakan ada pelanggaran, kami tetap memohon win-win solution. Artinya kebijakan biar bisa diberikan solusi yang terbaik demi kepentingan masyarakat Nusa Penida dan Jagad Nusa Penida ini biar pariwisata Klungkung tetap berjalan dan berkembang dengan pesat. Bali juga pasti akan terkena imbas khususnya Nusa Penida itu."

Sebagai langkah lanjut, Paiketan Pasikian akan membuka ruang dialog dengan warga Banjar Karang Dawa, Desa Adat Dwi Kukuh Lestari, wilayah di mana Pantai Kelingking berada untuk membahas kembali posisi adat terkait proyek tersebut bersama pemerintah kabupaten.

Gunaksa menegaskan bahwa masyarakat Nusa Penida siap menerima keputusan akhir pemerintah, namun berharap prosesnya tetap mempertimbangkan aspirasi lokal.

"Kendati pun hasilnya seperti apa nanti kami akan siap menerima sebagai masyarakat. Karena konsekuensinya kita sudah semua tahu kita harus menghormati hukum karena negara kita adalah negara hukum. Semua diatur oleh undang-undang. Regulasi harus ditepati," jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya investasi berkelanjutan di Nusa Penida.

"Intinya sesungguhnya kita perlu investasi sebanyak-banyak Nusa Penida. Tetapi investasi itu biar tidak berbenturan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi kebijakan-kebijakan yang menghusus kami juga harapkan dari pihak pemangku pejabat," ungkapnya.

Dengan sikap ini, Bendesa Adat se-Nusa Penida berharap ada titik temu antara aturan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal demi kemajuan pariwisata Nusa Penida.