Dishub Klungkung Tata Angkutan Wisata di Nusa Penida Cegah Kemacetan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Dishub Klungkung Tata Angkutan Wisata di Nusa Penida Cegah Kemacetan

Jumat, 22 Agustus 2025, 18:49 WITA Follow

beritabali/ist/Dishub Klungkung Tata Angkutan Wisata di Nusa Penida Cegah Kemacetan.

BERITABALI.COM, KLUNGKUNG.

Meningkatnya arus wisatawan ke Nusa Penida berdampak langsung pada kondisi lalu lintas di kawasan kepulauan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Klungkung kini tengah fokus menata angkutan pariwisata demi mengantisipasi potensi kemacetan yang kian meningkat setiap tahun.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung, Gusti Gede Gunarta, mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah kendaraan dan wisatawan menjadi tantangan tersendiri. Meski kondisi lalu lintas dinilai masih relatif terkendali, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif.

“Biasanya kepadatan terjadi di pagi hari, terutama saat wisatawan tiba melalui Pelabuhan Sanur atau ketika mereka bergerak dari dermaga menuju berbagai destinasi di Nusa Penida,” jelas Gunarta pada Jumat (22/8).

Untuk mengatasi hal ini, Dishub bersama pihak kepolisian akan mengoptimalkan personel di lapangan. Selain itu, pada 28 Agustus mendatang, Dishub akan menggelar forum group discussion (FGD) yang melibatkan para pengelola angkutan pariwisata.

“Melalui FGD ini, kami ingin mendorong penertiban dan penataan angkutan wisata agar lebih terorganisir dan tertib,” ujarnya.

Gunarta menambahkan, persoalan di Nusa Penida tak hanya soal meningkatnya jumlah kendaraan, tapi juga terkait keterbatasan kapasitas jalan dan minimnya lahan parkir milik pemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan.

Dalam forum nanti, berbagai pihak akan dilibatkan, termasuk kepolisian, pelaku pariwisata, serta pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi juga akan menyasar kewajiban mutasi kendaraan ke pelat Bali.

“Banyak kendaraan angkutan wisata masih menggunakan pelat luar daerah. Padahal, pajaknya semestinya masuk ke Bali,” tegasnya.