Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng memastikan sejumlah sektor prioritas tetap mendapat dukungan anggaran meski daerah melakukan penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi.

Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian hingga infrastruktur penunjang pariwisata tetap menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan Buleleng.

Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang DPRD Buleleng, Rabu (23/9/2026).

Sutjidra mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan program untuk direalisasikan, sedangkan efisiensi dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

"Tetap kita mengutamakan efektivitas dan efisiensi," ujar Sutjidra.

Menurut Sutjidra, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak dapat mengerjakan seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan. Karena itu, program pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan dilakukan secara bertahap.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah infrastruktur jalan. Penanganan dilakukan di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Pernyataan tersebut sekaligus merespons sorotan masyarakat terkait perbaikan sejumlah ruas jalan di kawasan Singaraja, sementara sejumlah ruas jalan di wilayah lainnya masih mengalami kerusakan.

Sutjidra menegaskan penanganan infrastruktur tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan. Sejumlah ruas jalan di desa juga telah mendapat penanganan.

Ia menyebut beberapa wilayah yang telah mendapat penanganan jalan, antara lain Buleleng, Desa Mengening, Desa Sidatapa, Desa Tamblang, Desa Giri Emas hingga Sangsit. Beberapa pekerjaan bahkan disebut dapat diselesaikan lebih cepat dari rencana awal.

"Jadi kita memang dengan keterbatasan anggaran ini tidak bisa semua kita kerjakan," katanya.

Selain jalan, Pemkab Buleleng juga memberikan perhatian terhadap sejumlah jembatan yang membutuhkan penanganan. Sutjidra menyebut terdapat jembatan yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Pembangunan infrastruktur, kata Sutjidra, juga harus berjalan beriringan dengan sektor lainnya. Pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan prioritas anggaran.

"Saluran irigasi yang rusak kami perbaiki untuk mendukung ketahanan pangan di Buleleng. Beberapa sekolah juga sedang kami rehab," jelasnya.

Menurut Sutjidra, keseimbangan alokasi anggaran diperlukan agar pembangunan fisik tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, efisiensi anggaran dilakukan pada sejumlah belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD). Pos yang ditekan antara lain perjalanan dinas serta belanja makan dan minum.

"Yang kami efisiensikan itu belanja operasional organisasi perangkat daerah (OPD), perjalanan dinas serta belanja makan dan minum. Pos-pos ini sudah dinolkan dalam surat keputusan (SK) OPD. Kecuali bayar listrik, air, telepon itu wajib untuk menunjang operasional," terangnya.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Pemkab Buleleng tetap menjalankan pembangunan berdasarkan program prioritas. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.