Hutan NTB Belum Beri Kesejahteraan untuk Warga Pesisir Hutan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Hutan NTB Belum Beri Kesejahteraan untuk Warga Pesisir Hutan

Rabu, 24 Juni 2020, 22:30 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, NTB.

Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 40 persen masyarakatnya bermukim di pesisir hutan. Tapi sayangnya, belum semua masyarakat pesisir hutan sejahtera dari hasil hutan.

[pilihan-redaksi]
Perlunya cara pandang berbeda dalam mengelola hutan disertai adanya sentuhan industrialisasi, dapat menjadi produk hasil hutan dengan nilai tambah yang lebih. Pada Webinar 'Merajut Komitmen Membangun KPH" di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (23/6), Gubernur NTB Doktor H Zulkiflimansyah mengatakan, proses penambahan nilai dengan pendalaman struktur industri sudah dilakukan di NTB. Ini terlihat dari variasi produk seperti minyak kayu putih dan madu.

"Hasil hutan itu tidak melulu harus berupa dari pohon besar. Dengan sentuhan industrialisasi, komoditas lain seperti buah dan obat dapat menjadi produk hasil hutan dengan nilai tambah," jelas Gubernur Zul, sembari mengingatkan harus ada cara pandang berbeda dalam mengelola hutan di masa new normal.

Untuk itu Zul meminta peran Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) harus dimaksimalkan. Agar masyarakat memahami tentang pengelolaan hutan.

"Masyarakat secara luas belum mengetahui apa yang sesungguhnya dilaksanakan oleh KPH-KPH di kabupaten dan kota. Sosialisasi harus dilakukan KPH," ujar Zul, berharap sosialisasi oleh KPH bisa membawa masyarakat pesisir hutan sejahtera.

Sementara itu Kepala Dinas LKH NTB, Madani Mukarom mengatakan, kawasan hutan seluas 1.071.722, 83 Ha dapat menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dibandingkan tahun 2017 lalu sebesar 149.000.000. PAD dari pengelolaan hutan naik menjadi 5.258.386.683 pada Mei 2020.

"Dalam paparan kehutanan NTB 4.0, saat ini ada 186 unit kelompok Usaha Kehutanan Perhutanan Sosial. Dengan luas 48.162 hektare dan melibatkan 34.402 KK di NTB," papar Madani Mukarom.

Lanjut diungkapkan, kalau hutan NTB yang luas tersebut, belum sebanding dengan rasio sumber daya manusia yang belum ideal. Juga belum meratanya penanaman komoditas tanaman unggul yang mempunyai prospek pasar/industri.

"Beberapa KPH yang sudah menghasilkan produk industri diantaranya minyak kemiri Sumbawa, dan kayu manis bubuk yang diproduksi KPH Batulanteh," ucap Madani Mukarom.

Pengolahan minyak kayu putih produksi KPH Rinjani Barat, pengolahan rotan oleh KPH Jereweh dan lainnya, dijelaskan juga dikelola berbasis komunitas masyarakat lingkar hutan di NTB.