LKPJ Bupati "Hujan" Rekomendasi Dewan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

LKPJ Bupati "Hujan" Rekomendasi Dewan

Negara

Selasa, 9 Juni 2009, 14:58 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Jelang lengser, anggota DPRD Jembrana ternyata masih cukup bernyali guna melontarkan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jembrana tahun 2008. Buktinya, rapat paripurna istimewa dengan agenda penyampaian rekomendasi dewan terhadap LKPJ dihujani dengan rekomendasi dewan.

Rekomendasi dewan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Jembrana, IGN Yasa Negara dalam rapat istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, I Made Kembang Hartawan. Tampak Bupati Jembrana, I Gede Winasa dan Wakil Bupati, I Putu Artha beserta seluruh pejabat di lingkup Pemkab Jembrana juga hadir dalam rapat istimewa yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Selasa (9/6).

Setidaknya ada 55 butir rekomendasi dewan yang dituangkan dalam SK DPRD Jembrana Nomor 7 Tahun 2009 terbagi atas 6 pokok ulasan yakni dasar hukum, gambaran umum daerah, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, urusan desentralisasi dan peyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Sejumlah proyek mercusuar milik Pemkab Jembranapun tidak luput dari sentuhan dewan, misalnya pengelolaan air minum megumi, pabrik kompos, docking kapal, pabrik kakao dan lain sebagainya.

Dalam kesimpulannya, rekomendasi tersebut menganggap masih adanya ketidakcermatan dalam penyusunan LKPJ baik mengenai dasar hukum maupun konsistensi penyajian data. Selain itu, dewan juga menyimpulkan kalau LKPJ Bupati Jembrana tahun 2008 itu ada kekurangcermatan dalam menyusun rencana sehingga sejumlah kegiatan realisasinya kurang dari 100 persen. Bukan efisiensi tapi ada indikasi kekurangcermatan eksekutif dalam menyusun perencanaan, ujar Yasa Negara. Agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa-masa mendatang, dewan menyarankan agar eksekutif mengoptimalkan berbagai kegiatan yang menggunakan dana milyaran rupiah sehingga tidak lagi menjadi beban APBD Jembrana serta memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dewan juga menyarankan agar eksekutif untuk lebih intens melakukan penjajagan kepada investor untuk mempercepat terwujudnya Jembrana Tower.