Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengelolaan DAS Ayung guna mengendalikan risiko banjir di Provinsi Bali.

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan menegaskan bahwa penanganan DAS Ayung harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data ilmiah.

"Penanganan DAS Ayung perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis data ilmiah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah," tegasnya dalam pertemuan lintas kementerian/lembaga pada Senin (16/3/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penataan DAS Ayung yang mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan untuk pertanian, bisnis, dan industri pariwisata.

Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap banjir bandang yang terjadi di kawasan DAS Ayung, termasuk di Kota Denpasar pada September 2025 yang menyebabkan korban jiwa serta kerusakan permukiman dan fasilitas usaha.

Dalam pertemuan itu, pemerintah menghadirkan kajian hidrologi dari tim peneliti Institut Pertanian Bogor sebagai dasar perumusan kebijakan. Kajian dilakukan melalui pemodelan metode Soil and Water Assessment Tool (SWAT) dan Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System (HEC-HMS).

Hasil kajian menunjukkan wilayah hulu DAS Ayung memiliki kemampuan infiltrasi tinggi sehingga berperan sebagai kawasan resapan air. Sementara wilayah hilir yang didominasi kawasan terbangun memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap hujan berintensitas besar dan berpotensi mengalami banjir jika kapasitas saluran tidak memadai.

Kajian tersebut juga menegaskan bahwa rehabilitasi vegetasi saja belum cukup untuk mengatasi risiko banjir. Diperlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk peningkatan kapasitas saluran air, penataan ruang, serta pengendalian pembangunan di kawasan sempadan sungai.

Pertemuan yang dipimpin Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan sejumlah langkah penanganan, di antaranya penanganan tebing kritis sungai, rehabilitasi infrastruktur terdampak banjir, serta penyusunan master plan pengendalian banjir di Kota Denpasar yang mencakup Sungai Ayung, Sungai Badung, dan Sungai Mati.

Asdep Andre Notohamijoyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan DAS secara terpadu agar strategi pengendalian banjir berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Asdep Andre menyampaikan, upaya ini sejalan dengan pendekatan mitigasi bencana berbasis ekosistem yang didorong Kemenko PMK melalui rehabilitasi kawasan hulu, pengelolaan tata ruang wilayah, serta penguatan infrastruktur pengendali banjir sebagai strategi jangka panjang meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana hidrometeorologi.