TNI-Polri di Gianyar Boleh Memilih dan Maju di Pilkel 2026, Ini Syaratnya

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

TNI-Polri di Gianyar Boleh Memilih dan Maju di Pilkel 2026, Ini Syaratnya

Selasa, 28 Juli 2026, 15:51 WITA Follow

beritabali/ist/TNI-Polri di Gianyar Boleh Memilih dan Maju di Pilkel 2026, Ini Syaratnya.

BERITABALI.COM, GIANYAR.

Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) resmi menetapkan kebijakan yang memperbolehkan anggota aktif TNI dan Polri menggunakan hak pilih sekaligus mencalonkan diri sebagai Perbekel dalam Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak Tahun 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Dinas PMD Kabupaten Gianyar yang ditandatangani Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar, I Gede Daging. Surat itu diterbitkan sebagai tindak lanjut atas permohonan konfirmasi dan kejelasan hukum dari Panitia Pilkel Desa Puhu terkait hak anggota TNI dan Polri dalam Pilkel Serentak 2026.

“Boleh (nyoblos, red). Rujukan dan dasar hukumnya UU Desa, bukan UU Pemilu,” ujar Daging.

Surat tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.

Dalam penjelasannya, Dinas PMD menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Perbekel memiliki dasar hukum yang berbeda dengan pemilihan umum, baik Pemilihan Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan hasil telaah terhadap regulasi tersebut, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus melarang atau membatasi hak memilih bagi warga desa yang berstatus sebagai anggota aktif TNI maupun Polri.

Untuk menjamin hak demokrasi seluruh warga desa, Dinas PMD menginstruksikan seluruh panitia pemilihan di desa penyelenggara Pilkel Serentak 2026 agar mendata anggota TNI dan Polri yang berdomisili di wilayah masing-masing untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

“Panitia pemilihan di masing-masing desa agar mendata warganya yang bekerja sebagai TNI/POLRI untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai jadwal tahapan Pilkel,“ bunyi petunjuk dalam surat tersebut.

Selain memiliki hak memilih, anggota aktif TNI dan Polri juga diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Perbekel. Namun, Dinas PMD Kabupaten Gianyar menetapkan sejumlah persyaratan administratif yang wajib dipenuhi.

Tiga syarat tersebut meliputi kewajiban melampirkan surat izin atau persetujuan dari atasan saat mendaftar sebagai calon perbekel, memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai tata tertib pemilihan di masing-masing desa, serta wajib mengundurkan diri dari dinas ketentaraan atau kepolisian apabila telah terpilih dan ditetapkan sebagai Perbekel oleh Bupati Gianyar.

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkel Serentak Tahun 2026 sekaligus menjamin hak konstitusional warga desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat penegasan tersebut juga ditembuskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, Kapolres Gianyar, Dandim 1616/Gianyar, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), para camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia penyelenggara Pilkel Serentak 2026 di seluruh desa penyelenggara.