PGRI: Tidak Ada Guru Yang Menolak Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

PGRI: Tidak Ada Guru Yang Menolak Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

Rabu, 24 Februari 2021, 16:00 WITA Follow

beritabali.com/ist/suara.com/PGRI: Tidak Ada Guru Yang Menolak Vaksin Covid-19 dari Pemerintah

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi menyebut hampir semua guru khususnya anggota PGRI mendukung program vaksinasi Covid-19 dari pemerintah alias tidak ada yang menolak.

Menurutnya, sebagai pendidik harusnya sudah teredukasi dengan baik dan harus memberi contoh kepada siswa dan masyarakat luas.

"Sepanjang yang saya tahu mereka sangat antusias untuk divaksin. Karena tahu ya pendidik itu harus jadi contoh yang pertama. Kedua, mereka adalah kaum terdidik ya kan. Jadi mereka percaya betul secara ilmiah itu vaksin adalah cara untuk memutus mata rantai, dan ini tanggung jawab akademik, mereka ingin segera mengajar," kata Unifah kepada wartawan saat vaksinasi massal guru di SMAN 70 Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Unifah menjelaskan bagi guru, dosen, atau tenaga pendidik yang belum mendapatkan undangan vaksinasi Covid-19 diharapkan bersabar karena pemerintah masih terus melalui pendataan.

"Kepada teman-teman yang saya atau itu sangat menunggu, bahkan saya termasuk yang menerima begitu banyak WA 'bu saya kebagian gak?'. Kebagian, itu namanya representasi bagaimana mereka berkeinginan sangat kuat untuk mengikuti vaksin ini," jelasnya.

Unifah sendiri merupakan menjadi pendidik pertama yang disuntik vaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara, tokoh agama dan tokoh publik pada 13 Januari lalu.

Kementerian Kesehatan menargetkan total sasaran penerima vaksin dari pendidik (guru, dosen, tenaga pendidik) di seluruh Indonesia berjumlah 5.058.582 orang pada vaksinasi tahap kedua ini.

Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi 5 juta lebih guru ini bisa diselesaikan pada Juni 2021 sehingga pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan di sekolah bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021/2022.(sumber: suara.com)