Setelah Ponorogo, Kini 569 Anak di Kediri Minta Dispensasi Nikah

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Setelah Ponorogo, Kini 569 Anak di Kediri Minta Dispensasi Nikah

Sabtu, 28 Januari 2023, 23:06 WITA Follow

bbn/Suara.com/Setelah Ponorogo, Kini 569 Anak di Kediri Minta Dispensasi Nikah

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Setelah ratusan anak di Ponorogo ajukan rencana menikah dini karena hamil di luar nikah. Kali ini kabar kurang menyenangkan lain, yakni 569 anak di Kediri ajukan dispensasi nikah karena kecanduan pornografi.

Akibat hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah segera menerapkan aturan pengawasan media baru seperti sosia media. Pengawasan yang dilakukan selainnya siaran yang ditayangkan di televisi, dan tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Sebenarnya sudah cukup banyak aspirasi yang menginginkan adanya regulasi yang mengatur media baru. Akan tetapi baik pemerintah maupun DPR belum meresponnya secara signifikan dengan membuat Rancangan Undang-Undang," ungkap Anggota KPAI Sub Komisi Data dan Informasi, Kawiyan mengutip situs KPAI, Jumat (27/1/2023).

Adapun usia anak, yaitu di bawah 19 tahun tidak boleh menikah sesuai undang undang No.16 Tentang Perkawinan Tahun 2019. Sayangnya lantaran tidak bisa menikah, di Kediri yang mengajukan dispensasi nikah berkisar antara usia 15 hingga 17 tahun.

Menurut Humas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri, Munasik banyaknya anak hamil di luar nikah tidak lepas dari 4 sebab seperti ekonomi, hukum adat, pendidikan hingga kemajuan teknologi membuat anak lebih mudah menonton pornografi jadi pemicu utama.

Mendengar fenomena ini, membuat banyak orang khawatir banyaknya anak yang terpapar konten pornografi. Sedangkan pornografi jadi faktor paling banyak berkontribusi pada jumlah anak yang hamil sebelum menikah di usia anak.

"Untuk itu, KPAI kembali mengingatkan para orangtua, guru di sekolah/madrasah, serta pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak dalam menggunakan internet dan media sosial," tutur Kawiyan.