Jatah Rp 250 Juta Subsidi Minyak Goreng di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Jatah Rp 250 Juta Subsidi Minyak Goreng di Bali

Denpasar

Senin, 19 November 2007, 14:38 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Jatah Rp 250 juta subsidi minyak goreng untuk rumah tangga miskin (RTM) di Bali terancam hangus. Pasalnya, distributor minyak goreng yang ada di Bali tidak sanggup menalangi terlebih dahulu dana subsidi tersebut.

Sebab, sesuai aturan, dana subsidi itu baru dibayarkan pemerintah Pusat setelah minyak goreng bersubsidi itu laku terjual yang dijual di pasar murah.

Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bagus Ketut Wijaya mengatakan masa berlakunya subsidi minyak goreng itu mulai dua minggu menjelang dan setelah hari Lebaran, dan paling lambat batas waktu berlakunya adalah akhir bulan ini.

"Jika sampai akhir bulan ini, subsidi tidak termanfaatkan, maka akan hangus," ujar Wijaya di kantornya, saat bertemu wartawan di Denpasar, Senin (19/11).

Dua kabupaten yakni Tabanan dan Buleleng, menurut Wijaya, sudah menyatakan tidak sanggup menggelar pasar murah minyak goreng bersubsidi, karena ketidakmampuan menalangi dana subsidi terlebih dahulu. Selain itu, alasan lainnya adalah bahwa keluarga miskin cenderung masih lebih memilih membeli kebutuhan pokok lainnya seperti beras. Hanya baru ada satu kabupaten yang menyatakan sanggup yakni Jembrana.

Menurut Wijaya, subsidi Rp 250 juta itu untuk 100 ribu liter minyak goreng, dengan perhitungan tiap liter mendapatkan subsidi Rp 2.500. Untuk di Bali, lanjut Wijaya, kabupaten Badung dan Kota Denpasar masing-masing mendapatkan jatah 15.000 liter, sedangkan tujuh kabupaten lainnya masing-masing 10 ribu liter untuk keluarga miskin.

Kendala yang dihadapi dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi ini, menurut Wijaya, adalah peruntukannya yang harus benar-benar tepat pada keluarga miskin. "Jika subsidi diterima oleh yang tidak berhak, bisa bermasalah di masa mendatang," ujar Wijaya, sambil menyebutkan dalam pembelian minyak itu dilakukan dengan sistem kupon.
Di Bali sendiri, jumlah rumah tangga miskin (RTM) saat ini mencapai sekitar 146 ribu keluarga.