Kompor Belum Dapat, Warga Bayar Administrasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Kompor Belum Dapat, Warga Bayar Administrasi

Negara

Kamis, 5 Februari 2009, 14:55 WITA Follow

images.google.com

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Program pemerintah pusat untuk mengkonversikan minyak tanah ke gas dengan membagikan kompor gas beserta tabungnya secara gratis, rupanya disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kendatipun hingga saat ini seluruh warga Jembrana belum menerima kompor tersebut namun sejumlah warga mengaku telah dipungut biaya untuk pengurusannya.

Salah seorang warga Ketapang Muara, Pengambengan, Negara mengeluhkan hal tersebut. Dia mempertanyakan adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum kepala dusun tersebut yang rata-rata besarannya mencapai Rp. 5 ribu per penerima kompor. "Ada juga yang dimintai tiga ribu. Alasannya macam-macam untuk biaya administrasi dan lain-lainnya," kata seorang warga yang menolak menyebutkan namanya, Kamis (5/2).

Warga tersebut merasa kebingunan lantaran sepanjang pengetahuannya program konversi minyak tanah ke gas ini sifatnya gratis. "Kalau saya lihat iklannya, program ini katanya gratis. Apakah pungutan ini sudah sesuai prosedur dari pusat?" katanya. Selain itu, oknum tersebut juga menjanjikan kalau setelah membayar, kompor tersebut akan segera diterima.

"Apanya yang diterima, sampai sekarang saya belum terima kompor dan gasnya," tandasnya. Kasus yang sama terjadi pula pada warga di Lingkungan Ketugtug, Loloan Timur, Jembrana. Sejumlah warga mengaku dipungut biaya dengan besaran sekitar Rp. 15 ribu.

Kepala Dusun Ketapang Muara, Jamal Asik, Kamis (5/2) mengakui kalau pihaknya melakukan pungutan kepada warganya terhadap program ini. Menurutnya, pungutan tersebut merupakan pungutan sukareka yang peruntukannya selain untuk biaya administrasi, sisanya akan dipakai untuk untuk membangun kembali pagar alas yang roboh sepanjang 20 meter di sebuah gang pada RT 4 Ketapang Muara. "Pungutan ini merupakan kesepakatan bersama namun tidak semua dipungut. Saya hanya mengkoordinasikan 500 KK, " katanya.

Kadis Perindagkop Jembrana, I Made Sudantra ketika dihubungi, Kamis (5/2) mengatakan pihaknya akan segera menurunkan tim untuk menindaklanjuti adanya pungutan tersebut. "Kami sudah mewanti-wanti kepada seluruh camat dan perangkat desa agar jangan sampai ada pemungutan biaya dalam program konversi minyak tanah ini karena sifatnya gratis dan blangkonyapun sudah disiapkan," katanya.

Menurut Sudantra, dalam program konversi ini, Jembrana akan digelontor 72 ribu set kompor gas untuk 72 ribu KK dari 74 ribu KK yang diverifikasi. "Hasil verifikasinya sudah diserahkan ke PT Pos dan BP Migas untuk pendistribusiannya. Mungkin paling lambat Maret sudah ada pendistribusian," jelasnya.