Krisis iklim di Bali mulai menunjukkan dampak yang semakin nyata. Perubahan kondisi fisik wilayah, tekanan ekologis, hingga potensi gangguan terhadap perekonomian menjadi sejumlah persoalan yang kian intens dalam beberapa tahun terakhir.

Koalisi Bali Nol Emisi mencatat dampak perubahan iklim tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan, tetapi memiliki karakter berbeda di sejumlah kawasan, mulai dari perkotaan, dataran tinggi, pesisir, hingga wilayah pertanian. Di wilayah perkotaan dan pusat pariwisata seperti Denpasar dan Badung, peningkatan risiko banjir perkotaan, banjir bandang, dan banjir pesisir atau rob menjadi salah satu dampak yang perlu diantisipasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh curah hujan ekstrem serta alih fungsi lahan yang mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Sementara di wilayah dataran tinggi dan kawasan tangkapan air seperti Bangli dan Karangasem, perubahan pola cuaca meningkatkan kerentanan terhadap tanah longsor dan ketidakstabilan sumber air di wilayah hulu.

Ancaman berbeda dihadapi kawasan kering dan pesisir seperti Buleleng, Karangasem Utara, serta pesisir Klungkung. Wilayah tersebut menghadapi risiko kekeringan musiman, abrasi pantai, hingga kenaikan muka air laut. Proyeksi pada skenario emisi tinggi menunjukkan kenaikan muka air laut berpotensi memicu genangan pesisir permanen dengan ketinggian banjir lebih dari 2 meter pada 2045.

Sektor pertanian dan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Tabanan, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung juga menghadapi risiko. Perubahan pola vegetasi berpotensi memicu banjir DAS, longsor lokal, serta gangguan terhadap sistem irigasi pertanian.

"Risiko iklim di Bali kan semakin intens dan konsisten. Dan sebenarnya nggak terbatas di Denpasar atau kayak Bali Selatan aja ya. Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat tuh punya challenge-nya masing-masing gitu," ungkap Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine saat Sosialisasi dan FGD Pekan Iklim 2026, Jumat (11/09/2026) di Denpasar.

Selain bencana hidrometeorologi, Bali juga menghadapi persoalan serius terkait cadangan air tanah. Data yang disampaikan menunjukkan kebutuhan air di Bali telah melampaui ketersediaan air tanah secara keseluruhan. Kebutuhan air tercatat mencapai 4,06 miliar meter kubik per tahun, sedangkan ketersediaannya hanya sekitar 2,07 miliar meter kubik per tahun. Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi pengguna terbesar dengan porsi mencapai 90,81 persen dari kebutuhan air.

Tekanan terhadap sumber daya air menjadi semakin penting karena aktivitas ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Lebih dari 50 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali disebut bertumpu pada sektor berbasis alam, terutama pariwisata, pertanian, dan perikanan. Alih fungsi lahan yang berlangsung di berbagai wilayah dinilai dapat menurunkan daya dukung lingkungan sekaligus meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi masyarakat.

Sektor pariwisata sendiri menyumbang sekitar 21 persen PDRB Bali dan memiliki keterkaitan langsung dengan sekitar 50 persen UMKM lokal. Dengan kondisi tersebut, gangguan akibat perubahan iklim berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Persoalan iklim Bali juga berkaitan dengan tingginya emisi dari sektor energi dan meningkatnya timbulan sampah rumah tangga.
Sektor energi disebut menyumbang 93,02 persen emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Bali. Kontribusi tersebut terutama berasal dari sektor kelistrikan sebesar 46,4 persen dan transportasi sebesar 45,9 persen.

"Di Bali itu yang paling tinggi tuh dari sektor energi kontribusinya emisi di sini. Jadi penggunaan listrik, baik dari penggunaan listrik rumah tangga maupun transportasi itu 93 persennya tuh dari energi," sebutnya.

Di sisi lain, peningkatan timbulan sampah rumah tangga juga menjadi persoalan yang membutuhkan intervensi dari sumbernya. Pengelolaan sampah dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menekan dampak lingkungan sekaligus emisi.

Menghadapi berbagai risiko tersebut, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mendorong aksi iklim melalui kolaborasi lintas sektor untuk mendukung target Emisi Nol Bersih Bali pada 2045.

Strategi tersebut mencakup empat pilar utama, yakni penguatan kebijakan dan peta jalan rendah karbon, pengembangan solusi iklim berbasis lokasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta mobilisasi pendanaan, narasi, dan edukasi.

Dalam penguatan kebijakan, koalisi mendukung penerjemahan komitmen iklim ke dalam regulasi dan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut antara lain melalui pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD), penyelarasan RPJMD Provinsi, serta peta jalan penurunan emisi sektoral yang selaras dengan Pergub Bali No. 45/2019 tentang Bali Energi Bersih.

Pada tingkat lokal, sejumlah pendekatan berbasis komunitas juga dikembangkan, antara lain kawasan rendah emisi melalui Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) di Sanur, program desa berbasis energi terbarukan di Baturinggit dan Nusa Penida, serta program Nelayan Lestari di Desa Kusamba yang memanfaatkan energi terbarukan. Upaya pengelolaan sampah juga mencakup inkubasi green start-up dan pengolahan sampah organik menggunakan sistem Black Soldier Fly (BSF) bersama TPS3R.

Sementara dari sisi pendanaan, penguatan pembiayaan untuk infrastruktur rendah karbon didorong melalui Bali Climate Finance Platform. Koalisi juga membentuk Jejaring Jurnalis Iklim untuk memperkuat kapasitas media dalam menyajikan isu perubahan iklim berbasis data dan solusi.

Aisyah menegaskan bahwa aksi menghadapi perubahan iklim tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus menyentuh pola kehidupan masyarakat.

"Sebenarnya aksi tidak hanya teknologi gitu. Tapi seharusnya aksi iklim itu juga menjawab bagaimana orang hidup, bekerja, dan bersosialisasi," pungkas Aisyah.