Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Selasa, 27 Oktober 2026
BPKP Beri Batas Waktu Hingga Akhir Tahun
Renon
Kamis, 20 Agustus 2009,
20:13 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan aset-aset pemerintah yang masih bermasalah. BPKP memberikan batas waktu penyelesaian aset-aset bermasalah hingga akhir tahun ini.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary pada keterangannya di Renon, Kamis (20/8) menyatakan banyaknnya aset pemerintah daerah yang masih bermasalah sering menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan audit.
Dimana banyaknnya asset pemerintah daerah yang bermasalah menyebabkan BPK memberikan penilaian disclaimer atau wajar dengan pengecualian terhadap beberapa pemerintah daerah.
-uDari opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer itu umumnya karena masalah aset yang Belem tertib. Misalnya asset Dekonsentrasi itu dulu kan banyak, dari pusat memberikan ke daerah, didaerah dipakai tetapi tidak tercatat,- papar Iman Bastary.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary menyebutkan dari data BPK menunjukkan bahwa opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemda sejak 2006 hingga semester I 2009 sebagian besar masih bermasalah.
Khusus untuk tahun 2008 hingga semester I 2009 dari 293 lembaga keuangan pemerintah daerah yang di audit, 217 pemda diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, 47 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 21 pemda memperoleh opini tidak wajar. (mlt)
Deputi kepala BPKP Iman Bastary pada keterangannya di Renon, Kamis (20/8) menyatakan banyaknnya aset pemerintah daerah yang masih bermasalah sering menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan audit.
Dimana banyaknnya asset pemerintah daerah yang bermasalah menyebabkan BPK memberikan penilaian disclaimer atau wajar dengan pengecualian terhadap beberapa pemerintah daerah.
-uDari opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer itu umumnya karena masalah aset yang Belem tertib. Misalnya asset Dekonsentrasi itu dulu kan banyak, dari pusat memberikan ke daerah, didaerah dipakai tetapi tidak tercatat,- papar Iman Bastary.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary menyebutkan dari data BPK menunjukkan bahwa opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemda sejak 2006 hingga semester I 2009 sebagian besar masih bermasalah.
Khusus untuk tahun 2008 hingga semester I 2009 dari 293 lembaga keuangan pemerintah daerah yang di audit, 217 pemda diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, 47 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 21 pemda memperoleh opini tidak wajar. (mlt)
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5902 Kali
02
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4629 Kali
03
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2593 Kali
04
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2239 Kali
05
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2210 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Kamis, 8 Oktober 2026
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Sabtu, 3 Oktober 2026
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Sabtu, 26 September 2026
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Senin, 21 September 2026
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung
Senin, 21 September 2026