Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
Trending:
- Selasa, 28 Juli 2026
BPKP Beri Batas Waktu Hingga Akhir Tahun
Renon
Kamis, 20 Agustus 2009,
20:13 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan aset-aset pemerintah yang masih bermasalah. BPKP memberikan batas waktu penyelesaian aset-aset bermasalah hingga akhir tahun ini.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary pada keterangannya di Renon, Kamis (20/8) menyatakan banyaknnya aset pemerintah daerah yang masih bermasalah sering menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan audit.
Dimana banyaknnya asset pemerintah daerah yang bermasalah menyebabkan BPK memberikan penilaian disclaimer atau wajar dengan pengecualian terhadap beberapa pemerintah daerah.
“Dari opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer itu umumnya karena masalah aset yang Belem tertib. Misalnya asset Dekonsentrasi itu dulu kan banyak, dari pusat memberikan ke daerah, didaerah dipakai tetapi tidak tercatat,†papar Iman Bastary.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary menyebutkan dari data BPK menunjukkan bahwa opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemda sejak 2006 hingga semester I 2009 sebagian besar masih bermasalah.
Khusus untuk tahun 2008 hingga semester I 2009 dari 293 lembaga keuangan pemerintah daerah yang di audit, 217 pemda diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, 47 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 21 pemda memperoleh opini tidak wajar. (mlt)
Deputi kepala BPKP Iman Bastary pada keterangannya di Renon, Kamis (20/8) menyatakan banyaknnya aset pemerintah daerah yang masih bermasalah sering menjadi sorotan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika melakukan audit.
Dimana banyaknnya asset pemerintah daerah yang bermasalah menyebabkan BPK memberikan penilaian disclaimer atau wajar dengan pengecualian terhadap beberapa pemerintah daerah.
“Dari opini wajar dengan pengecualian atau disclaimer itu umumnya karena masalah aset yang Belem tertib. Misalnya asset Dekonsentrasi itu dulu kan banyak, dari pusat memberikan ke daerah, didaerah dipakai tetapi tidak tercatat,†papar Iman Bastary.
Deputi kepala BPKP Iman Bastary menyebutkan dari data BPK menunjukkan bahwa opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemda sejak 2006 hingga semester I 2009 sebagian besar masih bermasalah.
Khusus untuk tahun 2008 hingga semester I 2009 dari 293 lembaga keuangan pemerintah daerah yang di audit, 217 pemda diantaranya memperoleh opini wajar dengan pengecualian, 47 pemda mendapatkan opini disclaimer dan 21 pemda memperoleh opini tidak wajar. (mlt)
Berita Denpasar Terbaru
Berita Premium
Reporter: -
Berita Terpopuler
01
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3878 Kali
02
Anggota DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta Meninggal di Malaysia
Dibaca: 2397 Kali
03
Guru SD di Singaraja Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Siswi
Dibaca: 2011 Kali
04
Klinik Polres Jembrana Raih FKTP Terbaik I di Bidokkes Award 2026
Dibaca: 1931 Kali
05
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Payangan
Dibaca: 1792 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Sabtu, 18 Juli 2026
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Selasa, 16 Juni 2026
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Senin, 25 Mei 2026
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Senin, 18 Mei 2026
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli
Selasa, 5 Mei 2026