Pemerintah Atur Ulang Regulasi Penyadapan Telepon

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pemerintah Atur Ulang Regulasi Penyadapan Telepon

Kamis, 12 November 2009, 17:06 WITA Follow

Beritabali.com

BERITABALI.COM, BADUNG.

Pemerintah menyatakan akan melakukan pengaturan ulang regulasi penyadapan atau proses penyadapan terhadap hubungan telepon antara dua orang. Pengaturan aturan penyadapan menurut rencana akan dituangkan dalam sebuah aturan pemerintah yang kini masih dalam proses pembahasan.

Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul sembiring pada keteranganya di Nusa Dua (12/11) menyatakan, saat ini terdapat beberapa lembaga yang tidak mempunyai hak untuk menyadap tetapi melakukan penyadapan, seperti yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Kejaksaan memiliki hak untuk menyadap tetapi tidak mempunyai alat untuk melakukan penyadapan.

Menurut Tifatul Sembiring, proses penyadapan kedepan hanya boleh dilakukan atas ijin dari pengadilan.

Penyadapan harus atas seijin pengadilan, kita tidak boleh menyadap orang, itu melanggar hak azazi manusia,â€ kata Tifatul Sembiring.

Tifatul sembiring menegaskan penyadapan baru boleh dilakukan setelah ada bukti awal yang kuat dan bertujuan hanya untuk memperkaya bukti-bukti yang ada. Selain itu tidak semua lembaga mempunyai hak untuk melakukan penyadapan.