KORdEM Dukung Penertiban Atribut Kampanye

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

KORdEM Dukung Penertiban Atribut Kampanye

Denpasar

Rabu, 6 November 2013, 23:05 WITA Follow

google/ilustrasi

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Penertiban atribut kampanye caleg, baik calon DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta calon DPD yang melanggar Peraturan KPU tentang pemasangan aribut kampanye, merupakan tindakan yang perlu. Selain agar Peraturan KPU tidak menjadi sekadar macan kertas, lebih penting lagi untuk memberikan edukasi politik bagi para caleg, agar mereka taat hukum.

Demikian penegasan Ketua KORdEM (Koalisi Organisasi Non Pemerintah dan Eksponen Masyarakat untuk Demokrasi) Bali, Made Dewantara Endrawan,SH, menanggapi penertiban atribut kampanye di beberapa kabupaten dan kota di Bali.

"Mestinya, caleg memberi contoh, jadi figur yang taat peraturan. Kalau semasih caleg sudah melanggar, bagaimana setelah duduk jadi penguasa?" ujar Endrawan.

Karena itu, atribut kampanye yang dipasang sebelum waktunya, tidak pada zone yang diijinkan, tak perlu ditolerir lagi. Bila Panwas dan KPU tidak tegas, bakal bisa menjadi edukasi politik yang buruk. Sebab, terkesan peraturannya macan ompong, aparatnya tidak tegas,dan ke depan semakin orang tidak percaya hukum. Ia juga memandang perlu, KPU membuat rambu-rambu bagi kandidat yang melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Misalnya, sosialisasi dipersyaratkan harus memiliki visi, misi, komitmen, melakukan edukasi politik kepada rakyat, dan mesti berani menegaskan agar rakyat memilih pemimpin bukan karena uang, membudayakan kontrak politik untuk mengikat calon,dan sebagainya. Selama ini,kebanyakan sosialisasi bersifat sepihak, dimana calon turun untuk minta dukungan, dan kurang sekali komitmen-komitmen yang bisa diukur dan dikontrol. Setiap calon bahkan idealnya mesti obyektif kepada masyarakat, bahwa kalau dirinya bukan yang paling baik dan dipercaya, tak boleh dipilih," imbuh Endrawan.

Ia juga yakin,masih ada kandidat yang turun ke masyarakat melakukan edukasi politik dan tak memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. "Makin lama, bila semakin banyak kandidat yang turun dengan pola untuk melakukan edukasi politik, hasilnya pasti sangat baik.Tapi, kalau yang turun adalah calon yang membawa uang, menawarkan janji muluk dan masyarakat tertipu, hasilnya akan sangat buruk," katanya. (ctg)