Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 28 April 2026
KORdEM Dukung Penertiban Atribut Kampanye
Denpasar
google/ilustrasi
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Penertiban atribut kampanye caleg, baik calon DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta calon DPD yang melanggar Peraturan KPU tentang pemasangan aribut kampanye, merupakan tindakan yang perlu. Selain agar Peraturan KPU tidak menjadi sekadar macan kertas, lebih penting lagi untuk memberikan edukasi politik bagi para caleg, agar mereka taat hukum.
Demikian penegasan Ketua KORdEM (Koalisi Organisasi Non Pemerintah dan Eksponen Masyarakat untuk Demokrasi) Bali, Made Dewantara Endrawan,SH, menanggapi penertiban atribut kampanye di beberapa kabupaten dan kota di Bali.
"Mestinya, caleg memberi contoh, jadi figur yang taat peraturan. Kalau semasih caleg sudah melanggar, bagaimana setelah duduk jadi penguasa?" ujar Endrawan.
Karena itu, atribut kampanye yang dipasang sebelum waktunya, tidak pada zone yang diijinkan, tak perlu ditolerir lagi. Bila Panwas dan KPU tidak tegas, bakal bisa menjadi edukasi politik yang buruk. Sebab, terkesan peraturannya macan ompong, aparatnya tidak tegas,dan ke depan semakin orang tidak percaya hukum. Ia juga memandang perlu, KPU membuat rambu-rambu bagi kandidat yang melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Misalnya, sosialisasi dipersyaratkan harus memiliki visi, misi, komitmen, melakukan edukasi politik kepada rakyat, dan mesti berani menegaskan agar rakyat memilih pemimpin bukan karena uang, membudayakan kontrak politik untuk mengikat calon,dan sebagainya. Selama ini,kebanyakan sosialisasi bersifat sepihak, dimana calon turun untuk minta dukungan, dan kurang sekali komitmen-komitmen yang bisa diukur dan dikontrol. Setiap calon bahkan idealnya mesti obyektif kepada masyarakat, bahwa kalau dirinya bukan yang paling baik dan dipercaya, tak boleh dipilih," imbuh Endrawan.
Ia juga yakin,masih ada kandidat yang turun ke masyarakat melakukan edukasi politik dan tak memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. "Makin lama, bila semakin banyak kandidat yang turun dengan pola untuk melakukan edukasi politik, hasilnya pasti sangat baik.Tapi, kalau yang turun adalah calon yang membawa uang, menawarkan janji muluk dan masyarakat tertipu, hasilnya akan sangat buruk," katanya. (ctg)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
5 Pelaku Pembakaran ABK Benoa Ditangkap, Ini Motifnya
Dibaca: 3798 Kali
Koster Ungkap Rencana Akses Baru ke Besakih dari Klungkung-Bangli
Dibaca: 1741 Kali
ABOUT BALI
Perang Tipat Sayan, Tradisi Syukur Petani Jaga Kesuburan Sawah
Sakralnya Bale Gajah Pura Besakih, Tak Sembarangan Orang Bisa Naik
Menyambut Energi Baru Imlek Lewat Ritual Rupang
Tradisi Imlek Unik di Singaraja, Patung Dewa Disucikan Tirta Tiga Pura