Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Minggu, 13 September 2026
KORdEM Dukung Penertiban Atribut Kampanye
Denpasar
google/ilustrasi
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Penertiban atribut kampanye caleg, baik calon DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta calon DPD yang melanggar Peraturan KPU tentang pemasangan aribut kampanye, merupakan tindakan yang perlu. Selain agar Peraturan KPU tidak menjadi sekadar macan kertas, lebih penting lagi untuk memberikan edukasi politik bagi para caleg, agar mereka taat hukum.
Demikian penegasan Ketua KORdEM (Koalisi Organisasi Non Pemerintah dan Eksponen Masyarakat untuk Demokrasi) Bali, Made Dewantara Endrawan,SH, menanggapi penertiban atribut kampanye di beberapa kabupaten dan kota di Bali.
"Mestinya, caleg memberi contoh, jadi figur yang taat peraturan. Kalau semasih caleg sudah melanggar, bagaimana setelah duduk jadi penguasa?" ujar Endrawan.
Karena itu, atribut kampanye yang dipasang sebelum waktunya, tidak pada zone yang diijinkan, tak perlu ditolerir lagi. Bila Panwas dan KPU tidak tegas, bakal bisa menjadi edukasi politik yang buruk. Sebab, terkesan peraturannya macan ompong, aparatnya tidak tegas,dan ke depan semakin orang tidak percaya hukum. Ia juga memandang perlu, KPU membuat rambu-rambu bagi kandidat yang melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Misalnya, sosialisasi dipersyaratkan harus memiliki visi, misi, komitmen, melakukan edukasi politik kepada rakyat, dan mesti berani menegaskan agar rakyat memilih pemimpin bukan karena uang, membudayakan kontrak politik untuk mengikat calon,dan sebagainya. Selama ini,kebanyakan sosialisasi bersifat sepihak, dimana calon turun untuk minta dukungan, dan kurang sekali komitmen-komitmen yang bisa diukur dan dikontrol. Setiap calon bahkan idealnya mesti obyektif kepada masyarakat, bahwa kalau dirinya bukan yang paling baik dan dipercaya, tak boleh dipilih," imbuh Endrawan.
Ia juga yakin,masih ada kandidat yang turun ke masyarakat melakukan edukasi politik dan tak memaksa masyarakat untuk memilih dirinya. "Makin lama, bila semakin banyak kandidat yang turun dengan pola untuk melakukan edukasi politik, hasilnya pasti sangat baik.Tapi, kalau yang turun adalah calon yang membawa uang, menawarkan janji muluk dan masyarakat tertipu, hasilnya akan sangat buruk," katanya. (ctg)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Habib Diciduk di Vila Dalung, 152 Gram Ganja Disita Polisi
Dibaca: 3359 Kali
Bentrok di Mess Buruh Tunas Jaya Sanur di Benoa, Satu Orang Tewas
Dibaca: 1119 Kali
Anak-anak Bakar Tisu, Rumah di Banyuning Buleleng Ludes Terbakar
Dibaca: 799 Kali
ABOUT BALI
Turis Australia Ditangkap Bawa 37 Paket Ganja di Denpasar
Kronologi Gudang Rongsokan di Jalan Nakula Denpasar Terbakar
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman